CNEWS, Jayapura, 30 September 2025 – Gelombang desakan publik terhadap penegakan hukum terkait penyalahgunaan dana kampung di Papua kian menguat. Aktivis Papua sekaligus Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH., MH., meminta Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua melakukan pemeriksaan menyeluruh di seluruh kabupaten di Papua.
Desakan ini muncul setelah Polda Papua menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana kampung di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Para tersangka disebut berasal dari unsur mantan pejabat pemerintahan Kabupaten Lanny Jaya serta pejabat Bank Papua cabang setempat.
“Ini bukan perkara kecil. Dana kampung yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat di kampung—untuk pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan—justru dikorupsi oleh pejabat. Kasihan sekali rakyat kecil yang tidak merasakan manfaat dari program pemerintah,” tegas Yerry dalam keterangannya kepada media, Senin (30/9).
Menurut Yerry, temuan di Lanny Jaya hanyalah puncak gunung es. Ia menilai ada indikasi kuat penyalahgunaan dana kampung juga terjadi di kabupaten-kabupaten lain di Papua. Karena itu, ia menuntut aparat penegak hukum tidak berhenti pada satu kasus saja.
“Jangan hanya Lanny Jaya. Kejaksaan Tinggi Papua dan Polda Papua harus turun periksa seluruh kabupaten. Jika tidak, korupsi dana kampung akan terus merajalela, sementara masyarakat adat di kampung tetap miskin,” katanya menegaskan.
Kasus dana kampung menjadi sorotan serius di Papua, mengingat alokasi anggaran yang besar setiap tahunnya, namun pembangunan di banyak kampung dinilai masih jauh dari harapan. Aktivis menekankan, aparat penegak hukum harus transparan, independen, dan berani membongkar jaringan korupsi yang diduga melibatkan oknum pejabat pemerintah daerah maupun perbankan. ( YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar