Eksklusif: Aktivis Papua Dukung Presiden Prabowo “Sikat Habis” Bekingan Tambang Ilegal

 CNEWS  -  Jayapura –  Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR pada Jumat (15/8/2025) yang menegaskan tekad untuk menyikat habis praktik tambang ilegal beserta para bekingnya, mendapat dukungan kuat dari aktivis Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH.

Menurut Yerry, tambang ilegal selama ini bukan hanya merusak lingkungan dan merugikan negara, tetapi juga menjadi ladang rente bagi jaringan mafia tambang yang terdiri dari oknum aparat, pejabat daerah, hingga politisi.

.

“Tambang ilegal di Papua tidak akan bisa berjalan tanpa beking. Mereka yang mengelola dan membekingi inilah yang paling banyak mengambil keuntungan, sementara rakyat Papua hanya menerima dampak buruknya. Kami mendukung penuh langkah Presiden untuk menutup dan menindak jaringan ini sampai ke akar-akarnya,” tegas Yerry.

 

1.063 Tambang Ilegal, Kerugian Rp300 Triliun

Data pemerintah mengungkap terdapat 1.063 tambang ilegal di seluruh Indonesia dengan kerugian negara sedikitnya Rp300 triliun setiap tahun. Papua disebut sebagai salah satu episentrum terbesar, khususnya pada sektor tambang nikel, emas, dan tembaga.

Tambang ilegal ini biasanya beroperasi dengan modus:

• Menggunakan izin palsu atau memanfaatkan celah HGU dan IUP tidak aktif.
• Mengandalkan bekingan aparat berseragam di lapangan untuk melindungi aktivitas ilegal.
• Mengalirkan dana “setoran” ke pejabat daerah atau oknum politisi sebagai pelicin agar operasi tetap aman.

Pola Bekingan Tambang di Papua

Hasil penelusuran jaringan aktivis dan LSM lingkungan mengungkap sedikitnya tiga pola beking tambang ilegal di Papua:

1. Oknum Aparat Keamanan

   • Diduga menerima setoran dari pengusaha tambang ilegal untuk memberikan “perlindungan” dan menutup mata dari penegakan hukum.

2. Pejabat Lokal & Birokrasi

   • Perizinan fiktif atau manipulasi dokumen dilakukan untuk memberi legitimasi palsu terhadap operasi tambang ilegal.

3. Jaringan Politik & Ekonomi Nasional

• Beberapa perusahaan cangkang diduga menjadi perpanjangan tangan cukong besar yang beroperasi di Jakarta. Tambang di Papua hanya menjadi “ladang uang” yang dialirkan ke pusat kekuasaan.

Dukungan untuk Satgas Tambang Ilegal

Yerry mendesak Presiden Prabowo segera membentuk Satgas Nasional Pemberantasan Tambang Ilegal dengan komposisi yang independen, melibatkan KPK, TNI, Polri, Kejaksaan, serta unsur masyarakat sipil.

“Kalau Satgas ini hanya diisi orang-orang yang dekat dengan mafia tambang, percuma. Harus ada integritas dan pengawasan rakyat. Papua siap menjadi garda depan,” tegasnya.

Tantangan Besar Prabowo

Langkah Prabowo menyikat tambang ilegal dinilai sebagai ujian politik besar. Jika berhasil, ini akan menjadi warisan besar dalam membenahi tata kelola sumber daya alam Indonesia. Namun jika gagal, justru akan memperkuat dugaan bahwa negara tunduk pada mafia tambang.

“Momentum ini menentukan. Apakah Presiden berpihak pada rakyat dan lingkungan, atau tetap membiarkan kekayaan alam habis diambil mafia tambang dan bekingannya,” pungkas Yerry.

 ( YBM/RED)