CNews, Simalungun – Warga Nagori Dolok Mariah, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menyuarakan keresahan atas dugaan penyelewengan dana desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setempat. Indikasi korupsi ini mencuat setelah masyarakat menyampaikan keluhannya kepada wartawan, yang kemudian melakukan penelusuran langsung ke lapangan.
Dugaan korupsi mencakup rentang waktu penggunaan Dana Desa sejak tahun anggaran 2023 hingga 2025 (tahap 1), dengan total anggaran yang telah disalurkan mencapai lebih dari Rp 2,7 miliar. Sejumlah program yang menjadi sorotan mencakup:
- Program Ketahanan Pangan
- Pemberdayaan Masyarakat
- Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Infrastruktur Dasar Desa
Namun, berdasarkan hasil penelusuran dan pencocokan data realisasi, terdapat kejanggalan signifikan, terutama menyangkut transparansi penggunaan anggaran dan realisasi fisik proyek di lapangan.
Tim Media Gagal Bertemu Pihak Desa, Papan Informasi Tak Ditemukan
Tim media yang berupaya mengonfirmasi langsung ke Kantor Desa Dolok Mariah tidak berhasil menemui Kepala Desa maupun perangkatnya. Bahkan, papan informasi publik (IPPD) yang wajib dipasang untuk keterbukaan anggaran desa tidak ditemukan di lokasi. Hal ini dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Ketidakhadiran aparat desa dan nihilnya papan informasi adalah indikasi awal adanya upaya mengaburkan penggunaan anggaran. Masyarakat punya hak untuk tahu bagaimana uang negara digunakan di desa mereka,” ujar salah satu aktivis antikorupsi lokal yang enggan disebutkan namanya.
Jejak Digital Dana Desa: Realisasi Ratusan Juta, Proyek Fiktif atau Mark-Up?
Berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi daring (online) Dana Desa, berikut rincian ringkas alokasi dan realisasi:
Tahun Anggaran 2023
- Total Pagu: Rp 929.757.000
- Fokus Kegiatan: Pembangunan jalan usaha tani, pipanisasi air bersih, pelatihan kesehatan, operasional desa, hingga penyelenggaraan posyandu dan PAUD.
- Catatan: Sejumlah kegiatan terduplikasi dan patut dicurigai sebagai potensi mark-up atau fiktif, seperti pengulangan item pengerasan jalan usaha tani dengan nominal berbeda-beda.
Tahun Anggaran 2024
- Total Pagu: Rp 1.042.579.000
- Fokus Kegiatan: Penggilingan padi, pelatihan kesehatan, penyertaan modal, peningkatan kapasitas perangkat desa.
- Catatan: Indikasi tumpang tindih kegiatan serta penggunaan anggaran tidak disertai dokumentasi publik yang transparan.
Tahun Anggaran 2025 (Tahap 1)
- Total Penyaluran: Rp 360.566.320 dari pagu Rp 794.978.000
- Catatan: Ditemukan kegiatan pengaspalan (aspal curah) tanpa papan informasi kegiatan—melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Data Laporan Keuangan Dana Desa Nagori Dolok Maria 2023 - 2024
Informasi Penyaluran Dana Desa
Tahun 2023
Pembaruan data terakhir pada : 19 Desember 2024
Rp. 929.757.000
Pagu
Rp. 929.757.000
Penyaluran
Tahapan Penyaluran
Status Desa: TERTINGGAL
1Rp 321.580.20034.59
2Rp 238.780.20025.68
3Rp 369.396.60039.73
Detail data penyaluran
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)Rp 50.995.500
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **Rp 133.823.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **Rp 68.647.680
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **Rp 62.886.200
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **Rp 48.047.300
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **Rp 61.190.800
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **Rp 48.029.500
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **Rp 48.022.700
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)Rp 22.750.000
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)Rp 8.060.000
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)Rp 6.000.000
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)Rp 1.575.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 728.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 728.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 12.000.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 1.300.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 15.506.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 4.072.100
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)Rp 13.500.000
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)Rp 12.000.000
Keadaan MendesakRp 82.800.000
Penanggulangan BencanaRp 9.959.000
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)Rp 7.415.000
Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan AnakRp 7.500.000
Peningkatan kapasitas perangkat DesaRp 7.500.000
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)Rp 159.186.800
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana DesaRp 1.878.020
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana DesaRp 2.000.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana DesaRp 14.000.000
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)Rp 9.256.400
Informasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2024
Pembaruan data terakhir pada : 19 Desember 2024
Rp. 1.042.579.000
Pagu
Rp. 1.042.579.000
Penyaluran
Tahapan Penyaluran
Status Desa: TERTINGGAL
1Rp 422.302.80040.51
2Rp 620.276.20059.49
3Rp 00.00
Detail data penyaluran
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)Rp 105.958.269
Peningkatan kapasitas perangkat DesaRp 7.500.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana DesaRp 5.000.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana DesaRp 9.000.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana DesaRp 10.230.000
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**Rp 3.000.000
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**Rp 24.000.000
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)Rp 7.500.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **Rp 94.124.621
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 6.000.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 3.791.760
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 3.000.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 9.758.330
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)Rp 7.500.000
Keadaan MendesakRp 56.700.000
Penyertaan ModalRp 20.000.000
Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat DesaRp 7.500.000
Pembinaan PKKRp 8.325.000
Mendesak Audit dan Penegakan Hukum
Warga dan tokoh masyarakat setempat mendesak Presiden RI Prabowo Subianto, serta aparat penegak hukum—Kejaksaan Negeri Simalungun, Polres Simalungun, dan Unit Tipikor—untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Jika terbukti bersalah, warga berharap aparat segera menangkap dan memproses hukum Kepala Desa dan Bendahara yang terlibat.
“Kami rakyat kecil hanya ingin keadilan. Kalau uang negara dikorupsi seenaknya, pembangunan desa tak akan pernah maju,” ujar seorang ibu rumah tangga yang anaknya putus sekolah akibat minimnya program bantuan.
Catatan Akhir: Transparansi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban
Kasus ini kembali menjadi cermin betapa rentannya dana desa disalahgunakan ketika sistem pengawasan lemah dan partisipasi publik dibungkam. Pemerintah pusat hingga daerah diminta tidak membiarkan praktek seperti ini tumbuh di akar rumput. Karena jika dibiarkan, korupsi desa adalah bom waktu kemiskinan berjamaah. (Tim R2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar