CNews , Jayapura, 4 Agustus 2025 — Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Provinsi Papua pada 6 Agustus 2025, aktivis Papua sekaligus Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Papua, Yerry Basri Mak, S.H., M.H., menyerukan agar Bawaslu Papua melakukan pengawasan superketat di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terlibat dalam PSU.
Dalam pernyataannya kepada media, Yerry mengungkapkan kekhawatiran akan potensi kecurangan sistematis yang bisa mencederai integritas PSU. Ia menyebut adanya indikasi kuat terkait mobilisasi massa dan praktek mencoblos lebih dari satu kali oleh pemilih yang sama di TPS tertentu.
“Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa dalam pelaksanaan sebelumnya ada yang mencoblos sampai tiga kali di TPS yang sama. Ini sangat serius dan harus diawasi ketat oleh Bawaslu Papua,” tegas Yerry.
Demokrasi di Persimpangan: PSU Papua Jadi Ujian Integritas
Yerry menekankan bahwa PSU ini bukan sekadar pemungutan suara ulang, tetapi menjadi ujian serius bagi demokrasi di Papua, dan menyangkut legitimasi pemimpin yang akan memimpin provinsi selama lima tahun ke depan. Menurutnya, pelaksanaan yang bebas dari kecurangan adalah kunci utama terciptanya kedamaian dan kepercayaan publik.
“Kami minta Bawaslu turun langsung ke lapangan, bukan hanya duduk di kantor. Pengawasan jangan formalitas. Di Papua, TPS harus diawasi hingga detik terakhir karena peluang manipulasi terbuka lebar jika diawasi longgar,” ujarnya.
Seruan kepada Masyarakat Papua: Coblos Sesuai Hati Nurani
Selain menyoroti pengawasan, Yerry juga mengimbau seluruh masyarakat Papua yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar menyalurkan hak suara dengan jujur dan bertanggung jawab.
“Jangan golput, datanglah ke TPS yang sesuai dengan nama kalian di DPT. Coblos dengan hati nurani, bukan karena tekanan atau iming-iming. Pemimpin Papua lima tahun ke depan tergantung dari suara kalian,” katanya.
Ia juga mengingatkan para elite dan tim sukses peserta PSU agar tidak memprovokasi, membeli suara, atau melakukan intimidasi terhadap pemilih, karena hal itu merupakan pelanggaran pidana pemilu.
Harapan Terakhir Jelang Hari Pencoblosan
Dengan hanya dua hari tersisa menuju hari-H, Yerry meminta semua pihak—Bawaslu, KPU, aparat keamanan, dan masyarakat—untuk memastikan bahwa PSU berjalan damai, adil, dan bermartabat.
“Papua terlalu berharga untuk diatur oleh proses yang curang. Kita harus kawal bersama agar PSU benar-benar menjadi jalan demokrasi, bukan arena konflik.”
CNews Papua akan terus memantau dan melaporkan perkembangan seputar PSU Provinsi Papua pada 6 Agustus 2025. Integritas demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama. ( YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar