CNEWS , Jakarta, 13 Juli 2025 — Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tahun anggaran 2026 dipastikan melonjak signifikan setelah Komisi III DPR RI menyetujui permintaan tambahan sebesar Rp63,7 triliun. Dengan persetujuan ini, total anggaran yang diajukan Polri naik menjadi Rp173,4 triliun, menjadikannya anggaran tertinggi sepanjang sejarah institusi tersebut.
Kenaikan ini mencerminkan lonjakan sekitar 37 persen dibandingkan pagu anggaran Polri tahun 2025 yang hanya sebesar Rp126,6 triliun.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama jajaran Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Rapat turut dihadiri Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana dan Asrena Kapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat yang memaparkan secara rinci kebutuhan tambahan anggaran tersebut.
Rincian Kebutuhan Anggaran
Dalam paparannya, Komjen Wahyu mengungkapkan bahwa Polri telah mengusulkan total anggaran Rp173,4 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Namun, pemerintah baru menetapkan pagu indikatif sebesar Rp109,6 triliun, menciptakan kekurangan sebesar Rp63,7 triliun.
Rincian alokasi usulan anggaran Polri 2026 adalah sebagai berikut:
- Belanja Pegawai: Rp64,9 triliun (naik Rp5,5 triliun / 9,32%)
- Belanja Barang: Rp47,6 triliun (naik Rp13,5 triliun / 39,74%)
- Belanja Modal: Rp60,8 triliun (naik Rp27,7 triliun / 83,89%)
Khusus untuk belanja pegawai, terdapat kekurangan anggaran Rp4,8 triliun yang akan digunakan untuk penggajian personel baru dan peningkatan tunjangan kinerja hingga 80 persen bagi anggota Polri dan ASN.
Sementara untuk belanja barang, kekurangan Rp13,8 triliun dialokasikan untuk kebutuhan operasional, pemeliharaan sarana teknologi (command center), hingga pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar, serta pengembangan dua Kepolisian Daerah (Polda) baru di Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
DPR: Fokus pada Kinerja dan Kesejahteraan Personel
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pihaknya telah menyetujui kebutuhan tambahan anggaran yang diajukan Polri dan akan memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
“Kami telah menerima dan menyetujui pemaparan dari Polri. Tambahan ini akan kami sinkronisasikan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” ujar Sari.
Ia menambahkan, fokus anggaran Polri tahun 2026 akan diarahkan untuk:
- Penguatan kinerja kelembagaan
- Kesejahteraan anggota dan ASN Polri
- Rekrutmen personel baru
- Infrastruktur teknologi informasi dan alat operasional
Sorotan Publik atas Lonjakan Anggaran
Lonjakan anggaran ini menjadikan Polri sebagai salah satu instansi dengan alokasi tertinggi dalam APBN 2026, menimbulkan sorotan tajam publik terkait akuntabilitas dan efektivitas penggunaannya. Beberapa kalangan menilai, transparansi realisasi anggaran ke depan harus diperkuat, terutama menyangkut peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Dengan tambahan ini, 2026 akan menjadi tahun penentu bagi institusi Polri dalam menguji efektivitas reformasi kelembagaan, baik dalam hal peningkatan profesionalisme, teknologi, maupun integritas pelayanan di tengah sorotan tajam publik dan pengawasan anggaran yang makin ketat. ( Tim,Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar