CNEWS , Jayapura, Papua — Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025, tensi politik di Papua kian memanas akibat maraknya penyebaran berita bohong (hoaks) yang dinilai merusak kredibilitas sejumlah kandidat.
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, mengecam keras praktik penyebaran hoaks yang makin brutal di media sosial. Ia menyebut serangan terhadap kandidat calon gubernur bukan hanya tidak etis, tapi sudah melewati batas kemanusiaan dan demokrasi.
“Ini bukan lagi dinamika politik sehat, tapi sudah masuk ke ranah kejahatan siber yang sangat tidak manusiawi. Berita-berita hoaks yang beredar sangat keterlaluan dan merusak tatanan pemilu yang seharusnya jujur dan adil,” tegas Yerry kepada media, Senin (29/7).
Yerry mendesak Polda Papua bertindak cepat dan tegas untuk menangkap serta memproses hukum pelaku penyebaran hoaks yang mencemarkan nama baik para kandidat. Menurutnya, membiarkan hal ini tanpa tindakan hukum hanya akan memperburuk suasana dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.
“Negara ini negara hukum, tidak boleh ada yang kebal hukum. Siapa pun yang menyebarkan hoaks harus ditangkap dan diproses sesuai undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
Yerry juga mengingatkan bahwa PSU merupakan momentum demokrasi yang harus dijaga integritasnya, bukan dirusak oleh kepentingan jahat pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah masyarakat Papua.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, dan menyerukan netralitas semua pihak, termasuk aparat, agar PSU berlangsung damai, jujur, dan bermartabat.
( YB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar