CNews , Dolok Masihul, Serdang Bedagai , Sumut —
Sudah lebih dari dua tahun sejak pengajuan pembangunan jalan setapak dan lampu penerangan jalan kota diajukan secara resmi, namun hingga pertengahan 2025, tak satu pun realisasi datang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Serdang Bedagai. Aspirasi masyarakat Kelurahan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, seolah masuk ke ruang hampa.
Permohonan infrastruktur dasar tersebut telah diajukan sejak 2023, lengkap dengan surat dukungan resmi yang ditandatangani oleh Lurah saat itu, Syahruddin Lubis, dan Camat dr. Fitrianti, M.Si.. Di tahun 2024, pengajuan kembali dilayangkan di bawah kepemimpinan Camat baru, Elimiati, S.A.P., namun hingga kini, tidak ada jawaban atau langkah konkret dari Kepala Dinas Perkim, Sopian Sauri.
“Sudah kami ajukan sejak 2023, tapi tidak ada tindak lanjut. Bahkan sekadar lampu jalan kota pun tidak direalisasikan. Padahal itu kebutuhan dasar warga,” tegas Lurah Dolok Masihul saat ini.
Ia juga menyinggung soal keterbatasan anggaran kelurahan yang hanya sekitar Rp600 juta per tahun, di mana lebih dari separuhnya digunakan untuk operasional dan gaji aparatur. Sementara untuk pembangunan infrastruktur, hanya tersisa antara Rp160 juta hingga Rp200 juta—terlalu kecil untuk menjawab kebutuhan puluhan ribu warga.
Ironisnya, saat dikonfirmasi media beberapa waktu lalu , Kepala Dinas Perkim tak dapat ditemui. Kepala Bidang Perkim, Tedi, justru melontarkan pernyataan yang memicu kegaduhan.
“Sudah kita dengar permohonan itu, tapi silakan tanya ke lurah. Lurah yang menentukan lokasi. Mungkin sudah dialihkan ke daerah lain,” ujar Tedi kepada media.
Pernyataan itu langsung dibantah keras oleh Lurah Dolok Masihul.
“Itu tidak benar! Kami tidak pernah mengalihkan lokasi, justru kami yang mengajukan langsung sesuai kebutuhan warga. Tidak ada kewenangan kami untuk memindahkan titik pembangunan. Ini seperti upaya cuci tangan!” tegasnya.
Tiga Titik Darurat: Wajah Buram Infrastruktur Dolok Masihul
Sejumlah titik rawan dan krusial yang terus dikeluhkan warga, antara lain:
- Akses Jalan Sekolah Karya Utama, Lingkungan VIII, Kampung Tanah Lapang – berubah menjadi lumpur saat musim hujan, menghambat akses pelajar.
- Permukiman Kampung Sawo, Lingkungan VIII – belum pernah tersentuh pembangunan jalan hingga hari ini.
- Jalan Pendidikan, Gang Masjid Tanah Lapang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul – jalur vital menuju tempat ibadah dan sekolah, kini rusak parah dan nyaris tak layak pakai.
Masyarakat menilai, Dinas Perkim telah mencederai komitmen Pemkab Sergai untuk melakukan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Mereka meminta Bupati Darma Wijaya turun tangan secara langsung menindaklanjuti keluhan warga yang telah bersabar selama bertahun-tahun.
“Kami bukan minta proyek besar. Hanya minta keadilan. Jalan yang layak, lampu penerangan. Kami hidup di tengah kabupaten, tapi terasa seperti terbuang dari peta pembangunan,” ucap salah satu tokoh masyarakat dengan nada getir.
Desakan Evaluasi dan Penegasan Publik
Kegagalan Dinas Perkim merespons aspirasi warga ini tak hanya menurunkan citra lembaga teknis, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah secara keseluruhan. Kian hari, tekanan publik terus menguat agar Bupati segera mengevaluasi kinerja bawahannya.
“Jika memang ada yang menghambat di dalam dinas, seharusnya dibuka ke publik. Jangan saling lempar tanggung jawab seperti ini. Warga bukan bola liar yang bisa ditendang ke sana kemari,” kritik seorang aktivis pembangunan desa di Dolok Masihul.
Kini, semua mata tertuju pada langkah Pemkab Serdang Bedagai. Apakah akan hadir sebagai jawaban atas jeritan rakyat, atau kembali diam di balik meja birokrasi? ( Tim - RI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar