Ketum HMTN-MP Tinjau Langsung Aspirasi Petani Paluta, Audiensi dengan Gubernur Sumut Gagal Terlaksana
CNEWS - Medan, 18 Juni 2025 — Ketua Umum Himpunan Masyarakat Tani Nusantara – Merah Putih (HMTN-MP), Asril Naska, memulai kunjungan kerjanya di Sumatera Utara sejak Selasa hingga Kamis, 17–19 Juni 2025, guna membahas program strategis pertanian dan menyerap langsung aspirasi petani dari akar rumput, khususnya di wilayah Padang Lawas Utara (Paluta).
Kunjungan dimulai dari Kantor DPW HMTN-MP Sumut, Jalan Mandala By Pass, Medan, dan disambut langsung oleh Ketua DPW HMTN-MP Sumut, Dr. P. Sihotang, bersama jajaran pengurus. Dalam pertemuan internal, Asril menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya bukan hanya hadir sebagai penampung keluhan, tetapi sebagai aktor perubahan kebijakan yang berpihak pada petani
Kami ingin memperkuat posisi petani dalam kebijakan pembangunan nasional. HMTN-MP harus menjadi jembatan solusi yang konkret, bukan sekadar pendengar,” tegas Asril.
Audiensi dengan Gubernur Gagal, Pemprov Sumut Dinilai Abai
Agenda penting yang telah dijadwalkan adalah audiensi resmi dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, untuk membahas penguatan program pertanian kerakyatan serta peluang kerja sama kelembagaan antara HMTN-MP dan Pemprov Sumut. Permohonan audiensi telah disampaikan secara resmi dengan surat bernomor: 21/SP/DPP/HMTN-MP/Permohonan Audiensi/11/2025 dan disertai stempel resmi pemerintah.
Namun ironisnya, tidak satu pun pejabat Pemprov hadir, bahkan setelah tim HMTN-MP menunggu hampir dua jam di Kantor Gubernur. Ketidakhadiran ini memunculkan kekecewaan serius dari organisasi, yang menilai hal ini sebagai bentuk minimnya itikad baik dan kepekaan terhadap isu-isu strategis petani di Sumut.
“Kami tidak ingin berspekulasi, mungkin ini hanya miskomunikasi. Tapi ketidakhadiran ini mencederai semangat dialog. Komitmen kami tetap: bantu petani dan dorong kebijakan pro-rakyat,” kata Asril kepada wartawan.
Petani Paluta Perjuangkan Hak atas Lahan 20.000 Hektare
Usai dari Medan, rombongan DPP HMTN-MP bergerak menuju Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Paluta, untuk berdialog langsung dengan ratusan petani yang sejak 1990-an telah mengelola sekitar 20.000 hektare lahan eks HGU perusahaan sawit, yang kini berstatus sitaan negara. Total area yang disengketakan mencapai lebih dari 47 ribu hektare.
Para petani mengklaim memiliki bukti pengelolaan fisik dan dasar hak tradisional atas tanah tersebut, dan kini tengah mengajukan permohonan pelepasan serta pemberian hak hukum atas tanah garapan mereka.
“Ini bukan tanah liar. Sudah dikelola lebih dari 30 tahun. Kami butuh keadilan legalitas,” ujar salah satu tokoh petani setempat.
Asril menyatakan, HMTN-MP akan mendorong percepatan proses klarifikasi, verifikasi, dan validasi dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kementerian ATR/BPN dan Satgas Reforma Agraria, agar redistribusi tanah benar-benar menyentuh petani penggarap yang sah.
HMTN-MP Dorong Pertanian Kerakyatan dan Kedaulatan Pangan
Dalam seluruh rangkaian kunjungan, HMTN-MP menegaskan pentingnya membangun kemandirian dan kedaulatan pangan berbasis rakyat, yang bukan hanya mengikuti logika pasar atau investor, tapi mengutamakan kesejahteraan petani lokal.
“Kami tidak sekadar membawa program, tapi membawa harapan. Petani jangan terus-menerus dipinggirkan oleh sistem yang abai,” tutup Asril Naska. ( Tim - Red)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar