CNews - Serdang Bedagai, Sumut — Kantor Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, diduga tidak beroperasi secara optimal. Pantauan warga menyebutkan kantor tersebut nyaris selalu tutup pada jam kerja siang hingga sore hari, sekitar pukul 12.00 WIB ke atas, bertolak belakang dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintahan desa yang mengharuskan pelayanan publik berlangsung penuh waktu.
Pj. Kepala Desa Blok 10, Teguh Sinaga, yang ditunjuk sebagai pejabat sementara, disebut-sebut jarang berada di tempat. Ia diketahui merangkap jabatan sebagai aparatur di kantor kecamatan Dolok Masihul. Kondisi ini menimbulkan kekosongan pelayanan publik dan dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung pada akses administrasi dan pelayanan dasar.
“Kalau siang, kantor desa sudah tutup. Mau ngurus surat apa pun, warga sering disuruh datang lagi besok. Pak Pj. Kades juga jarang terlihat di kantor,” ujar seorang warga setempat yang enggan disebut namanya.
Kondisi ini diperparah dengan mencuatnya dugaan praktik penyelewengan dana desa selama kepemimpinan Teguh Sinaga. Sejumlah warga menduga ada kejanggalan dalam penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024–2025 yang tidak transparan dan minim sosialisasi.
"Rapat desa tidak terbuka, LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan tidak disampaikan ke publik. Kami curiga ada dana yang diselewengkan," ungkap seorang masyarakat.yang namanya tidak ingin di sebutkan
Rangkap jabatan yang dilakukan Teguh Sinaga juga menyalahi semangat good governance dan prinsip profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini berpotensi melanggar regulasi tentang larangan rangkap jabatan struktural yang mengakibatkan konflik kepentingan dan penurunan kualitas pelayanan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Dolok Masihul belum memberikan tanggapan resmi terkait status dan keabsahan rangkap jabatan tersebut. Sementara itu, awak media telah berupaya mengonfirmasi langsung ke Pj. Kades Teguh Sinaga di kantornya dan juga Melalui whatsapp , namun yang bersangkutan tidak berada di tempat.dan tidak merespon WhatsApp dari awak media
Publik kini mendesak agar Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran desa serta mengevaluasi kinerja pejabat sementara yang diduga tidak menjalankan tugas secara optimal. ( Jeks)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar