CNEWS - Viralnya video pengakuan dari Alex Papa Rico yang secara langsung menuding Irjen Pol. Fadil Imran sebagai pelaku kriminalisasi terhadap anaknya, Rico Pujianto, telah memantik keprihatinan publik secara luas. Pernyataan tersebut tidak hanya mengguncang ruang digital, tetapi juga menarik perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA.
Wilson, yang dikenal sebagai aktivis vokal dalam isu keadilan sosial dan kebebasan pers, menanggapi pernyataan Alex dengan nada tegas. “Ketika rakyat kecil berani menyebut nama seorang jenderal polisi secara terbuka, itu bukan isapan jempol. Itu jeritan nurani. Negara wajib mendengarkan, bukan membungkam,” ujarnya saat diwawancarai CNEWS, Rabu (23/4/2025).
Lulusan Global Ethics dari University of Birmingham ini menegaskan bahwa testimoni Alex—meski disampaikan lewat YouTube—adalah bentuk pengaduan publik yang sah dan patut diproses secara serius, bukan dijadikan bahan pembenaran atau justifikasi sepihak.
PPWI: Berdiri Bersama Korban, Menolak Kriminalisasi
Sebagai Ketua Umum PPWI, organisasi yang membawahi ribuan pewarta warga dari berbagai penjuru dunia, Wilson bukan hanya berbicara. Ia telah berkali-kali berada di garda depan dalam membela jurnalis independen dan aktivis sipil yang menjadi korban kriminalisasi.
“Kami melihat pola yang terus berulang: intimidasi, rekayasa hukum, pembungkaman di media sosial. Kini, ketika tudingan diarahkan ke petinggi Polri, masyarakat sipil tidak boleh bungkam,” ujarnya tegas.
Desakan Terbuka: Transparansi dan Reformasi Polri Harus Nyata
Wilson juga menyoroti lemahnya respon institusional dari pihak kepolisian dalam menghadapi kritik publik. Ia menyebut bahwa proses reformasi Polri hanya akan menjadi slogan kosong jika kasus seperti ini tidak ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.
“Yang dituduh bukan sembarang perwira. Ini Kabaharkam Polri. Jika tidak ada klarifikasi berbasis fakta dan bukti, kepercayaan publik terhadap Polri akan anjlok,” tegas alumnus Lemhannas RI, PPRA-48 tahun 2012 ini.
Wilson juga menyerukan keterlibatan aktif dari Kompolnas, Komnas HAM, serta lembaga pengawas independen lain untuk segera turun tangan menyelidiki kasus tersebut. Ia menyatakan bahwa PPWI siap mengawal proses hukum dan memberikan ruang kepada keluarga korban untuk menyampaikan suara mereka.
Peringatan Terbuka: Negara Sedang Sakit Jika Hukum Tumpul ke Atas
“Ini bukan semata persoalan satu keluarga. Ini cerminan wajah keadilan di negeri ini. Bila aparat penegak hukum dibiarkan menindas rakyat tanpa proses yang adil, maka kita sedang menyaksikan negara dalam kondisi sakit,” pungkas Wilson.
Ia menutup pernyataannya dengan imbauan keras kepada seluruh pemangku kepentingan: “Buka mata, buka telinga. Jangan biarkan keadilan menjadi milik eksklusif mereka yang punya kuasa. Negara harus berdiri untuk seluruh rakyatnya.” ( Tim Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar