CNEWS - Jakarta – Indonesia dikejutkan oleh dugaan korupsi di tubuh Pertamina yang mencapai angka fantastis: Rp 1 kuadriliun. Jumlah yang luar biasa ini mengindikasikan adanya kebocoran besar yang telah berlangsung bertahun-tahun, dengan praktik pengoplosan BBM yang berjalan bebas tanpa hambatan.
Pakar hukum Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, menegaskan bahwa kasus ini adalah bukti nyata lemahnya pengawasan negara. Ia mempertanyakan peran Satgas Migas, aparat penegak hukum (APH), hingga lembaga seperti BPK, KPK, dan Kejaksaan Agung yang seharusnya menjadi benteng pertahanan dari kebocoran uang negara.
“Apa sebenarnya yang dilakukan para pengawas ini? Bagaimana mungkin pengoplosan BBM bisa terjadi begitu lama tanpa ada tindakan tegas? Apakah mereka hanya menjadi bagian dari sistem yang melindungi para koruptor?” ujar Prof. Sutan dengan nada geram.
Koruptor Kuasai Sistem, Hukum Hanya Tajam ke Bawah?
Prof. Sutan melihat adanya pola permainan kotor dalam sistem hukum Indonesia. Para koruptor diduga bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga mengendalikan mekanisme hukum demi memastikan mereka tetap aman.
“Kita melihat bagaimana hukum begitu tajam terhadap rakyat kecil, tapi tumpul ketika berhadapan dengan para elite. Ada negosiasi abu-abu yang memastikan para pejabat di gerbong kekuasaan tetap diam dan tidak bersuara,” tegasnya.
Ia pun meminta Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung dan membersihkan pemerintahan dari para mafia yang telah memperkaya diri selama belasan tahun dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Presiden Prabowo Diharapkan Bertindak Cepat
Masyarakat berharap penuh kepada Presiden Prabowo untuk membongkar rekening gendut dan kekayaan tidak wajar para pejabat yang diduga berasal dari hasil korupsi.
“Jangan sampai momentum ini hilang. Dunia menunggu, apakah Indonesia benar-benar memiliki pemimpin yang berani menindak para pencuri uang rakyat. Jika tidak, kita hanya akan melihat teater politik yang sama, di mana koruptor terus berkeliaran bebas dan rakyat semakin menderita,” kata Prof. Sutan.
Ia juga menyoroti langkah efisiensi yang diambil pemerintah saat ini, yang menurutnya justru menutup satu celah korupsi tetapi membuka ratusan pintu baru bagi tikus-tikus berdasi.
Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Jika skandal ini tidak dituntaskan dengan tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan runtuh sepenuhnya. Kini, semua mata tertuju pada Presiden Prabowo: apakah ia akan benar-benar membersihkan negeri ini, atau justru terjebak dalam permainan yang sama?
(Redaksi )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar