Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Kapolres Pringsewu Terancam Dicopot, Kades Dan Pejabat Daerah Gelar Aksi Solidaritas: Konspirasi atau Kepanikan?

Senin, 17 Maret 2025 | Senin, Maret 17, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-03-17T16:30:09Z

 


CNEWS - Lampung – Ratusan pegawai ASN dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta para Kepala Pekon (Kepala Desa) se-Kabupaten Pringsewu turun ke jalan pada Senin, 17 Maret 2025. Mereka menggelar aksi solidaritas menolak pencopotan Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, yang tengah diperiksa oleh Divpropam Polri.

Namun, aksi yang melibatkan pejabat publik ini menimbulkan pertanyaan besar: apa kepentingan mereka membela Kapolres yang sedang bermasalah? Apakah ini sekadar aksi spontan, atau ada kepentingan yang lebih besar di baliknya?

Aksi Solidaritas atau Manuver Politik?

Para demonstran, yang mengenakan seragam dinas saat jam kerja, berbondong-bondong turun ke jalan. Pemandangan ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak. Seorang wartawan senior di Lampung, Anwar, menilai ada kejanggalan besar dalam aksi tersebut.

"Kenapa mereka begitu getol membela Kapolres ini? Apa yang mereka takutkan jika dia dicopot? Jangan-jangan ada sesuatu yang selama ini ditutupi," ujar Anwar.

Dugaan pun bermunculan bahwa Kapolres Yunus Saputra memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan sejumlah pejabat daerah. Aksi ini diduga bukan sekadar bentuk solidaritas, tetapi bagian dari upaya mempertahankan jaringan kepentingan tertentu.

Jejak Dugaan Konspirasi dan Mafia di Pringsewu

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, bahkan mengungkap kemungkinan adanya praktik mafia di balik aksi ini.

"Sesama busway dilarang saling mendahului, sesama koruptor harus saling melindungi," sindirnya.

Lalengke menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap instansi pemerintah di Pringsewu, terutama dalam penggunaan dana desa yang kerap menjadi ladang korupsi. Ia mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk memeriksa para pejabat dan ASN yang terlibat dalam aksi tersebut.

"Jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara, mereka harus diberi sanksi tegas, baik administratif maupun pidana," tegasnya.

Apa Langkah Selanjutnya?

Aksi ini kini menjadi sorotan nasional. Publik menunggu langkah Divpropam Polri dalam menangani kasus Kapolres Yunus Saputra serta potensi penyelidikan lebih luas terhadap pejabat yang ikut serta dalam demo tersebut.

Apakah ini benar-benar aksi dukungan murni, atau justru cerminan dari konspirasi besar yang sedang terungkap? Semua mata kini tertuju pada Pringsewu. Jawaban ada di tangan aparat penegak hukum. ( Tim - RI) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update