CNEWS - Palembang – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Palembang, terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (25/3/2025). Aksi ini bertujuan menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dinilai tidak memiliki urgensi dan dibuat secara tergesa-gesa.
Ketua Umum HMI Cabang Palembang, Bayu Pratama, dalam orasinya menegaskan bahwa mahasiswa harus lantang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang tidak berdampak positif bagi masyarakat.
"RUU TNI ini merupakan produk politik yang terkesan terburu-buru dan tidak memiliki urgensi. Kami menolak kebijakan yang tidak berkontribusi terhadap kestabilan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Senada dengan itu, Koordinator Aksi, Hikmi Wahyudi, menilai revisi UU TNI bertentangan dengan sistem demokrasi karena tidak melalui proses diskusi dan pembahasan yang matang
.
"RUU ini bukanlah aspirasi masyarakat, melainkan keinginan kekuasaan. Saat ini, gelombang penolakan terus terjadi di berbagai daerah, namun DPR RI tetap bersikeras mengesahkannya," tegas Hikmi.
Selain menolak revisi UU TNI, Cipayung Plus Palembang juga mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang hingga kini mandek di parlemen. Menurut mereka, aturan tersebut sangat penting untuk memberikan sanksi tegas dan efek jera kepada para pelaku korupsi.
Tak hanya itu, dalam aksi ini mereka juga menuntut DPRD Sumatera Selatan agar lebih tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Gubernur Sumatera Selatan. Mereka meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata serta menekan angka kemiskinan agar Sumatera Selatan bisa keluar dari daftar provinsi termiskin di Indonesia.
DPRD Sumsel Terima Aspirasi Mahasiswa
Aksi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang menyambut baik kehadiran para mahasiswa.
"Kami menerima seluruh aspirasi kawan-kawan HMI, PMII, dan LMND. Aspirasi ini akan kami sampaikan ke DPR RI," ujar Ketua DPRD Sumsel.
Selain itu, pihaknya juga berjanji akan bersurat kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) agar Presiden RI mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU TNI yang telah disahkan.
Aksi berjalan tertib dan damai, dengan mahasiswa berharap agar tuntutan mereka segera mendapat respons dari pemerintah pusat.( Tim - Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar