CNEWS - Kabupaten Tangerang – Polemik terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) kian memanas. Direktur Eksekutif Bidang Politik dan Ekonomi Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), M. Firman, menegaskan bahwa politisasi terhadap proyek ini berpotensi merugikan negara dan rakyat.
Menurut Firman, kasus terkait pagar laut PIK 2 dapat menggagalkan penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tengah mencari pekerjaan serta mereka yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat lesunya ekonomi nasional dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Pemerintah sebelumnya telah mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik dua anak perusahaan PIK 2, yakni PT Intan Agung Makmur (pemilik 243 SHGB) dan PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) (pemilik 20 SHGB). Pencabutan ini dinilai akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dampak Jika PSN PIK 2 Gagal
-
Terhambatnya Investasi dan Lapangan Kerja
PIK 2 merupakan proyek padat modal dan padat karya. Jika gagal, maka investasi bisnis properti di Banten dan Jakarta akan terganggu, menghambat pembangunan perumahan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, serta properti komersial lainnya. Ini berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan aktivitas konstruksi. -
Melemahnya Sektor Terkait
Gagalnya proyek ini juga akan berdampak pada sektor lain, seperti konstruksi, manufaktur material bangunan, dan jasa, yang secara otomatis menghambat pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. -
Menurunnya Penerimaan Negara
Sektor properti merupakan sumber utama pajak negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Jika PSN PIK 2 terganggu, maka pendapatan negara dari pajak properti juga akan menurun, menghambat pembangunan nasional.
Polarisasi Politik dan Upaya Penggagalan PSN PIK 2
Firman menilai bahwa politisasi dan kampanye negatif terhadap PSN PIK 2 tidak lepas dari polarisasi politik pasca Pilpres 2024. Menurutnya, kelompok-kelompok yang kalah dalam Pilpres berupaya menciptakan kekacauan sosial untuk merusak stabilitas pemerintahan.
"Polarisasi politik saat ini sangat tajam, dan dampaknya tidak hanya pada kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga menghambat pembangunan nasional," ujar Firman, Sabtu (1/2/2025).
Firman juga menyoroti adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin mendegradasi posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menggiring opini negatif terhadap mantan Presiden Joko Widodo.
"Kekacauan sosial yang mereka ciptakan bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan politik, yang ujung-ujungnya diduga bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tegasnya.
Firman menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus mencermati upaya-upaya politisasi yang dapat menghambat PSN PIK 2 dan merugikan kepentingan nasional.
“Jangan sampai proyek yang membawa manfaat besar bagi masyarakat dan ekonomi nasional justru terhambat hanya karena kepentingan politik sekelompok orang,” pungkasnya. ( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar