CNEWS - Jakarta – Polemik mengenai ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa hanya separuh dari total Rp 500 triliun anggaran bansos yang tepat sasaran. Namun, Kementerian Sosial membantah pernyataan tersebut dan meluruskan bahwa angka tersebut mencakup berbagai program subsidi lainnya.
"Rp 500 triliun ini bukan hanya merujuk pada bansos, tapi juga anggaran program subsidi sosial lain, termasuk subsidi listrik, BBM, dan gas elpiji 3 kilogram," ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo kepada Tempo, Senin, 10 Februari 2025.
Agus Jabo menjelaskan bahwa anggaran bansos yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial hanya sebesar Rp 78,42 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Permasalahan Data dan Solusi Pemerintah
Salah satu faktor utama penyebab salah sasaran dalam penyaluran bansos adalah data yang tumpang tindih dan tidak akurat. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Sosial telah menyerahkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Badan Pusat Statistik (BPS) guna dilakukan pemadanan dan rekonsiliasi.
"Setelah diverifikasi dan divalidasi oleh BPS, data ini akan menjadi data tunggal yang digunakan oleh semua kementerian dan lembaga dalam menyalurkan bansos maupun subsidi," kata Agus Jabo.
Dengan upaya perbaikan data tersebut, pemerintah berharap penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan polemik di masyarakat. Namun, pengawasan dan transparansi tetap diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya.
(RI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar