CNEWS | Jakarta — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuai sorotan tajam. Aktivis antikorupsi Yerry Basri Mak, S.H., M.H., mendesak KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala BNPB apabila ditemukan keterkaitan berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan.
Yerry menilai, dugaan korupsi di lingkungan lembaga yang memiliki mandat penting dalam penanggulangan bencana merupakan persoalan serius yang harus dibongkar secara transparan. Menurutnya, pengelolaan anggaran kebencanaan menyangkut kepentingan masyarakat yang membutuhkan perlindungan, bantuan, dan penanganan cepat ketika bencana terjadi.
“Kasus ini harus diusut sampai tuntas. KPK jangan hanya berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Apabila penyidik menemukan petunjuk, bukti, atau aliran dana yang mengarah kepada pihak lain, termasuk mantan pimpinan BNPB, semuanya harus diperiksa sesuai ketentuan hukum,” tegas Yerry dalam keterangannya kepada media.
Yerry: Jangan Ada Pihak yang Kebal Hukum
Yerry menyoroti informasi mengenai penangkapan sejumlah pihak dalam OTT tersebut serta penyebutan adanya anggota keluarga mantan pimpinan BNPB di antara pihak yang diduga terkait perkara. Ia meminta KPK mendalami hubungan setiap pihak dengan dugaan tindak pidana, termasuk kemungkinan peran masing-masing, berdasarkan bukti yang sah.
Menurut Yerry, hubungan keluarga maupun jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengistimewakan seseorang dalam proses penegakan hukum. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap seseorang harus didasarkan pada kebutuhan penyidikan dan fakta hukum, bukan semata-mata hubungan kekerabatan.
“Penegakan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun. Jika ada bukti yang relevan, panggil dan periksa. Jika tidak ada bukti yang cukup, jangan membangun tuduhan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pengusutan profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Uang Tunai dan Emas Harus Ditelusuri Asal-Usulnya
Yerry juga meminta KPK menjelaskan secara terbuka perkembangan penyidikan, termasuk status dan keterkaitan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta emas sebagaimana disebut dalam informasi mengenai perkara tersebut.
Menurutnya, penyidik perlu menelusuri asal-usul barang bukti, pihak yang menguasai atau menyerahkannya, tujuan transaksi, serta kemungkinan hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Ia menegaskan bahwa pengungkapan barang bukti tidak boleh berhenti pada jumlah atau bentuk aset yang ditemukan. Hal terpenting adalah mengungkap konstruksi perkara, aliran dana, pihak-pihak yang berperan, dan pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil penyidikan.
“Publik berhak mengetahui perkembangan perkara melalui informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. KPK harus mengungkap fakta secara terang, tetapi tetap menjaga proses penyidikan dan hak-hak hukum setiap orang,” kata Yerry.
Anggaran Kebencanaan Tidak Boleh Menjadi Ladang Korupsi
Yerry menilai, apabila dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan dana atau pengadaan untuk penanggulangan bencana, dampaknya tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya hadir dalam situasi darurat.
Ia mendesak agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh, independen, dan tidak tebang pilih. Setiap pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, sedangkan pihak yang tidak terbukti terlibat harus tetap memperoleh perlindungan atas hak-haknya.
Menurutnya, pengawasan terhadap anggaran kebencanaan harus diperkuat agar dana yang diperuntukkan bagi keselamatan masyarakat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Desakan kepada KPK: Buka Fakta, Telusuri Aliran Dana
Yerry meminta KPK memprioritaskan beberapa langkah penting, yakni menelusuri aliran uang dan asal-usul emas yang disebut sebagai barang bukti, mendalami peran seluruh pihak yang relevan, memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti, serta menyampaikan perkembangan perkara kepada masyarakat secara proporsional.
Ia juga meminta agar penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka apabila penyidikan kemudian menemukan bukti yang mengarah kepada pihak lain. Sebaliknya, setiap langkah hukum harus tetap berlandaskan alat bukti yang sah dan prosedur yang berlaku.
“Jangan sampai perkara yang menyangkut lembaga penanggulangan bencana menimbulkan kesan bahwa pengusutan hanya menyentuh sebagian pihak. KPK harus bekerja berdasarkan bukti, menelusuri seluruh rangkaian perkara, dan memastikan tidak ada pihak yang diistimewakan,” tegasnya.
Yerry menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi hanya dapat dijaga melalui penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan. ( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar