Bagian I — Bukan Lagi Sekadar Oknum: Saat Kekuasaan Berubah Menjadi Komoditas dan Negara Dipaksa “Diurus”
Oleh: Laksamana Sukardi
CNEWS | JAKARTA — Indonesia menghadapi pertanyaan besar yang tidak cukup dijawab dengan penangkapan, penggeledahan, penyitaan uang tunai, atau penetapan tersangka. Pertanyaan itu jauh lebih mendasar: mengapa dugaan korupsi terus muncul di berbagai sektor, mulai dari penegakan hukum, pertanahan, keimigrasian, pengadaan barang dan jasa, penyelenggaraan haji, pendidikan tinggi, hingga penanganan bencana?
Nama lembaganya berbeda. Pejabatnya berganti. Modusnya tidak selalu sama. Namun, ketika berbagai perkara memperlihatkan dugaan penggunaan perantara, penyalahgunaan kewenangan, pengaturan keputusan, dan transaksi yang berkaitan dengan jabatan publik, masyarakat berhak mempertanyakan apakah persoalannya telah melampaui perilaku individual.
Inilah persoalan yang perlu dibedah secara serius: apakah Indonesia sedang menghadapi kumpulan kasus korupsi yang terpisah, atau terdapat pola kelembagaan yang membuat korupsi terus memperoleh ruang untuk tumbuh?
Pertanyaan ini bukan vonis terhadap institusi maupun semua pejabat di dalamnya. Ini adalah peringatan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem.
Ketika berita korupsi datang silih berganti
Publik berulang kali menyaksikan pemberitaan mengenai uang tunai yang disita, aset bernilai tinggi yang diperiksa, pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka, serta jaringan pihak swasta yang diduga menjadi penghubung transaksi.
Perkara-perkara tersebut menyentuh sektor yang sangat menentukan kehidupan masyarakat. Pengurusan tanah memengaruhi kepastian hukum dan investasi. Keimigrasian berkaitan dengan pelayanan publik. Pengadaan menentukan penggunaan uang negara. Pendidikan tinggi menyangkut kesempatan generasi muda. Sementara itu, anggaran penanggulangan bencana seharusnya membantu masyarakat yang berada dalam keadaan darurat.
Ketika dugaan penyimpangan muncul di sektor-sektor strategis itu, dampaknya tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan pidana individual. Ada risiko yang lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat, kualitas pelayanan publik, persaingan usaha, dan legitimasi institusi negara.
Keberhasilan aparat mengungkap perkara patut diapresiasi. Namun, penindakan juga harus menjadi bahan evaluasi: mengapa celah yang memungkinkan penyimpangan masih terbuka, dan bagaimana celah tersebut dapat ditutup?
Lembaga penegak hukum harus menjawabnya melalui penyidikan yang profesional, proses peradilan yang adil, serta pembenahan tata kelola berdasarkan bukti.
Bukan lagi cukup berlindung di balik kata “oknum”
Selama bertahun-tahun, kata oknum menjadi istilah yang lazim digunakan setiap kali seorang pejabat terjerat perkara.
Istilah itu tidak selalu salah. Tanggung jawab pidana memang bersifat individual dan tidak boleh dibebankan secara otomatis kepada seluruh anggota suatu institusi.
Namun, persoalan menjadi berbeda ketika dugaan penyimpangan terus muncul dalam proses yang memiliki karakteristik serupa: keputusan publik yang bernilai ekonomi, akses khusus kepada pejabat, penggunaan perantara, atau lemahnya pengawasan.
Dalam keadaan seperti itu, pertanyaan tidak boleh berhenti pada siapa yang diduga melakukan korupsi.
Pertanyaan berikutnya harus lebih mendasar:
Apakah prosedur pelayanan publik cukup transparan?
Apakah keputusan dapat diaudit dan ditelusuri?
Apakah konflik kepentingan dicegah secara efektif?
Apakah pengawas mempunyai independensi yang memadai?
Apakah masyarakat dapat mengakses layanan tanpa membayar imbalan di luar ketentuan?
Jika persoalan-persoalan tersebut tidak dijawab, penangkapan seseorang mungkin menghentikan satu perkara, tetapi belum tentu menghilangkan kondisi yang memungkinkan praktik serupa terulang.
Menangkap pelaku penting. Menutup peluang korupsi jauh lebih menentukan bagi masa depan.
Berburu di kebun binatang
Pemberantasan korupsi kadang terasa seperti berburu di kebun binatang.
Hari ini, pejabat di satu lembaga diperiksa. Besok, pihak lain di sektor berbeda menghadapi proses hukum. Setelah itu, muncul perkara baru dengan pola yang kembali mengundang pertanyaan.
Analogi ini bukan untuk meremehkan kerja aparat penegak hukum. Justru sebaliknya, keberhasilan pengungkapan perkara harus diikuti upaya untuk memahami mengapa pelanggaran dapat terus terjadi.
Jumlah penangkapan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah sistem pelayanan semakin bersih, pengadaan semakin kompetitif, pengawasan semakin independen, dan kesempatan melakukan penyimpangan semakin sempit.
Kita tidak boleh hanya memperkuat kemampuan menangkap orang setelah pelanggaran terjadi. Kita juga harus memperkuat sistem agar pelanggaran sulit dilakukan, mudah terdeteksi, dan tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya.
Dalam analogi tersebut, persoalannya bukan semata-mata seberapa hebat pemburunya.
Persoalannya adalah bagaimana mencegah kebun itu terus menghasilkan masalah yang sama.
Makelar: kekuatan informal di balik kewenangan formal
Salah satu aspek yang layak mendapat perhatian dalam sejumlah perkara korupsi adalah dugaan penggunaan perantara.
Perantara sendiri bukan sesuatu yang ilegal. Agen properti, konsultan, penasihat hukum, dan berbagai profesi lainnya menjalankan fungsi yang sah selama bekerja sesuai hukum dan tidak memperjualbelikan kewenangan publik.
Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang diduga memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan akses khusus kepada pengambil keputusan, memengaruhi proses pelayanan, atau menjadi penghubung dalam transaksi yang bertujuan menyalahgunakan jabatan.
Dalam tulisan ini, istilah makelar merujuk pada pihak yang diduga memperdagangkan akses terhadap kewenangan publik demi memperoleh keuntungan istimewa.
Jika praktik tersebut terbukti terjadi dan berlangsung berulang, perantara tidak lagi sekadar menjadi penghubung biasa. Ia dapat berperan sebagai bagian dari jaringan informal yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan keputusan pemerintah.
Rantai yang perlu diwaspadai adalah:
Uang → akses → pengaruh terhadap keputusan → keuntungan → pembagian hasil.
Rantai tersebut merupakan kerangka analisis, bukan kesimpulan bahwa semua perkara korupsi mengikuti pola yang sama. Setiap kasus tetap harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti.
Namun, ketika akses informal diduga menjadi lebih menentukan daripada prosedur resmi, persoalan tata kelola tidak dapat diabaikan.
Ketika negara harus “diurus”
Coba perhatikan perubahan cara masyarakat mengajukan pertanyaan ketika berhadapan dengan birokrasi.
Seharusnya, masyarakat bertanya:
“Apakah permohonan saya sudah memenuhi persyaratan?”
“Berapa lama prosesnya?”
“Berapa biaya resminya?”
“Bagaimana mekanisme keberatan jika permohonan ditolak?”
Namun, dalam sistem yang tidak transparan, muncul pertanyaan lain:
“Siapa yang bisa membantu mengurus?”
Kalimat itu sendiri bukan bukti adanya korupsi. Bantuan profesional dan jasa konsultasi dapat sepenuhnya sah.
Masalah muncul apabila masyarakat merasa bahwa akses kepada seseorang yang mempunyai koneksi lebih menentukan daripada kelengkapan dokumen, pemenuhan syarat, dan urutan pelayanan.
Jika persepsi itu tumbuh karena pengalaman berulang, kepercayaan terhadap prosedur resmi dapat terkikis.
Warga yang tidak memiliki koneksi merasa tertinggal. Pelaku usaha yang tidak mengenal orang dalam merasa kalah sebelum bersaing. Sementara pihak yang mampu membeli akses memperoleh keuntungan yang tidak tersedia bagi masyarakat lainnya.
Di titik tersebut, pelayanan publik berisiko berubah dari sistem berbasis hak menjadi sistem berbasis kedekatan.
Itulah keadaan yang harus dicegah.
Institusi bisa kehilangan wibawa tanpa dibubarkan
Sebuah institusi tidak harus dibubarkan untuk kehilangan efektivitasnya. Ia dapat tetap memiliki gedung, pejabat, aturan, formulir, rapat, dan prosedur formal, tetapi menghadapi persoalan apabila keputusan substantif tidak lagi ditentukan melalui mekanisme yang semestinya.
Tender dapat kehilangan makna kompetitif apabila pemenangnya diduga telah diarahkan sebelum proses selesai.
Seleksi dapat kehilangan kredibilitas apabila akses istimewa diduga mengalahkan kemampuan.
Pengawasan dapat kehilangan daya apabila pihak yang diawasi mampu memengaruhi pemeriksa.
Semua kemungkinan tersebut harus diuji berdasarkan bukti pada setiap perkara. Akan tetapi, sebagai persoalan tata kelola, risikonya nyata dan patut mendapat perhatian.
Apabila prosedur formal hanya menjadi pelengkap, sementara keputusan sesungguhnya ditentukan melalui hubungan informal, masyarakat akan belajar bahwa aturan bukanlah jalan utama untuk memperoleh keadilan.
Dalam jangka panjang, kondisi seperti itu dapat melemahkan kepercayaan publik dan menciptakan insentif bagi orang untuk mencari jalan pintas.
Institusi yang sehat harus memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan kewenangan yang sah, persyaratan yang jelas, kriteria yang dapat diuji, serta mekanisme pengawasan yang berfungsi.
Ketika kekuasaan dapat dikonversi menjadi uang
Dalam negara demokrasi, jabatan publik merupakan amanah. Kewenangan diberikan untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk menghasilkan keuntungan pribadi.
Namun, apabila kewenangan untuk menerbitkan izin, menetapkan pemenang pengadaan, memberikan persetujuan, menentukan kuota, atau mengatur pelayanan diperlakukan sebagai sumber keuntungan pribadi, makna jabatan mengalami penyimpangan.
Dalam ekosistem rente, kedekatan dengan pengambil keputusan dapat memperoleh nilai ekonomi. Pihak yang mempunyai akses berpeluang menawarkan jasa untuk membuka pintu yang seharusnya dapat diakses melalui prosedur resmi.
Di sinilah ungkapan power is money menjadi kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Kekuasaan yang semestinya digunakan untuk melayani masyarakat berisiko berubah menjadi komoditas.
Jaringan semacam itu, apabila benar-benar terbentuk, dapat melibatkan beragam peran: pihak yang menawarkan uang, pihak yang menghubungkan, pejabat yang mengambil keputusan, pihak yang menerima manfaat, dan pihak yang diduga membantu menyembunyikan transaksi.
Namun, tidak setiap hubungan, pertemuan, atau penggunaan jasa perantara membuktikan adanya tindak pidana. Pembuktian harus menunjukkan hubungan antara tindakan, kewenangan, keuntungan, dan unsur hukum yang relevan.
Justru karena itu, penyidikan yang teliti dan transparan menjadi sangat penting.
Pengusaha produktif jangan sampai kalah oleh perburuan rente
Korupsi juga mempunyai dimensi ekonomi yang sering luput dari perhatian.
Dalam persaingan usaha yang sehat, perusahaan seharusnya memperoleh peluang berdasarkan kualitas produk, efisiensi, harga, inovasi, dan kemampuan memenuhi kontrak.
Akan tetapi, jika akses khusus dan dugaan pembayaran ilegal memengaruhi keputusan, persaingan dapat menyimpang dari prinsip tersebut.
Perusahaan yang lebih produktif belum tentu menang apabila pesaingnya mempunyai akses istimewa. Pengusaha dapat terdorong mengalokasikan sumber daya untuk membangun koneksi daripada meningkatkan kualitas dan efisiensi.
Jika berlangsung luas, kondisi tersebut berisiko menghambat investasi produktif, mengurangi inovasi, mempersempit kesempatan usaha, dan meningkatkan biaya ekonomi.
Tidak tepat pula menganggap semua pengusaha sebagai pelaku korupsi. Ada perusahaan yang menjalankan usaha secara bersih dan justru dirugikan oleh praktik rente.
Karena itu, pemberantasan korupsi harus melindungi dua hal sekaligus: integritas pelayanan publik dan persaingan usaha yang adil.
Negara perlu memastikan bahwa pelaku usaha tidak harus membeli akses untuk mendapatkan pelayanan yang menjadi haknya.
Salah Asuh: ketika masyarakat belajar dari contoh yang keliru
Dalam buku Panca Salah, Laksamana Sukardi mengangkat persoalan Salah Asuh sebagai salah satu sudut pandang untuk memahami persoalan bangsa.
Dalam konteks korupsi, Salah Asuh dapat dibaca sebagai kegagalan membangun nilai melalui keteladanan.
Pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di sekolah. Masyarakat juga belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari.
Anak muda mengamati bagaimana seseorang memperoleh kekayaan, mendapatkan jabatan, memenangkan proyek, dan membangun pengaruh.
Jika mereka berulang kali melihat bahwa kedekatan mengalahkan kompetensi, mereka dapat menyimpulkan bahwa koneksi lebih penting daripada prestasi.
Jika penyalahgunaan kewenangan terlihat memberikan keuntungan tanpa konsekuensi yang jelas, kepercayaan terhadap kejujuran dapat melemah.
Tentu, tidak semua anak muda akan mengambil kesimpulan tersebut. Banyak orang tetap bekerja dengan jujur dan mempertahankan integritas di tengah lingkungan yang sulit.
Namun, negara tidak boleh mengabaikan pengaruh keteladanan dalam membentuk perilaku masyarakat.
Bangsa dapat mengajarkan kejujuran melalui buku pelajaran, tetapi pesan itu akan kehilangan kekuatan apabila praktik sehari-hari menunjukkan hal yang berlawanan.
Karena itu, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi juga merupakan investasi dalam pendidikan karakter generasi berikutnya.
Jika meritokrasi terganggu, masa depan ikut dipertaruhkan
Dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa menjadi persoalan yang sangat sensitif karena menyangkut keadilan akses pendidikan.
Universitas seharusnya memberi kesempatan berdasarkan mekanisme seleksi yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika proses penerimaan mahasiswa terbukti dipengaruhi transaksi ilegal, kerusakannya bukan hanya pada uang atau pelanggaran prosedur. Kepercayaan terhadap meritokrasi juga dapat ikut tergerus.
Bagaimana masyarakat diminta menghargai kerja keras apabila muncul dugaan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan dapat dipengaruhi oleh uang atau koneksi?
Pertanyaan itu tidak berarti seluruh perguruan tinggi bermasalah. Justru institusi pendidikan yang bekerja secara jujur perlu dilindungi melalui sistem seleksi yang kuat dan pengawasan yang independen.
Prinsip yang sama berlaku pada sektor lainnya: semakin penting keputusan bagi masa depan masyarakat, semakin tinggi tuntutan transparansi dan akuntabilitasnya.
Kerugian yang tidak selalu terlihat dalam barang bukti
Ketika perkara korupsi diungkap, perhatian publik biasanya tertuju pada jumlah uang yang disita, aset yang ditemukan, atau nilai kerugian yang dihitung.
Angka-angka tersebut penting. Namun, dampak ekonomi korupsi tidak selalu berhenti pada nilai transaksi atau kerugian negara yang dapat dibuktikan.
Penyimpangan dalam pengadaan, misalnya, dapat mengurangi kualitas hasil pekerjaan. Hambatan pelayanan dapat menunda kegiatan usaha. Persaingan yang tidak sehat dapat membuat perusahaan produktif kehilangan peluang. Ketidakpastian dan biaya ilegal juga dapat mengurangi minat investasi.
Sebagian dampak tersebut dapat diukur melalui audit, evaluasi program, dan penelitian ekonomi. Sebagian lainnya memerlukan analisis yang lebih panjang untuk mengetahui hubungan sebab-akibatnya.
Karena itu, kita tidak boleh sembarangan menyebut seluruh potensi ekonomi yang hilang sebagai kerugian negara dalam pengertian hukum.
Namun, satu hal perlu ditegaskan: dampak sosial dan ekonomi korupsi dapat jauh melampaui nilai uang yang ditemukan dalam satu penggeledahan.
Yang dipertaruhkan bukan hanya kekayaan yang telah dimiliki negara, tetapi juga kesempatan untuk menciptakan kesejahteraan pada masa mendatang.
Dua kekayaan yang sama, tetapi belum tentu memberikan manfaat yang sama
Pada akhirnya, pembicaraan tentang korupsi membawa kita kepada persoalan mendasar mengenai bagaimana kekayaan diciptakan.
Bayangkan dua tokoh alegoris: Pupuk dan Benalu.
Setelah sepuluh tahun, keduanya sama-sama memiliki kekayaan sebesar US$1 juta.
Jika hanya melihat saldo rekening, nilai kekayaan mereka sama.
Namun, bagaimana jika Pupuk membangun usaha produktif, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan teknologi, membayar kewajiban sesuai aturan, dan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat?
Sementara itu, bagaimana jika Benalu memperoleh kekayaannya dengan memanfaatkan akses istimewa, menghambat pesaing, atau mengambil rente melalui penyalahgunaan kewenangan?
Keduanya mungkin mempunyai kekayaan dengan nominal yang sama. Namun, proses penciptaan kekayaan dan dampaknya terhadap masyarakat dapat sangat berbeda.
Ini bukan berarti seluruh kekayaan yang diperoleh melalui perantara atau hubungan bisnis bersifat ilegal. Penilaiannya bergantung pada cara kekayaan tersebut diperoleh dan apakah kegiatan itu menciptakan nilai atau justru merusak persaingan serta merugikan kepentingan publik.
Pertanyaan pentingnya bukan sekadar siapa yang memiliki uang lebih banyak.
Pertanyaannya adalah: kekayaan itu diciptakan melalui produktivitas atau diperoleh dengan mengambil kesempatan yang seharusnya menjadi hak orang lain?
Jawaban atas pertanyaan tersebut membawa kita ke pembahasan berikutnya mengenai perbedaan antara kekayaan produktif dan kekayaan yang bersumber dari rente. ( Tim/Red)
Bersambung.
Bagian II — Pupuk dan Benalu: Dua US$1 Juta, Angkanya Sama, Masa Depannya Berbeda
Tidak ada komentar:
Posting Komentar