Klaim pembangunan infrastruktur pemerintah disebut sebagai hasil kerja partai menuai kritik. Pemuda Keerom mendesak NasDem Papua menunjukkan bukti dan memberikan klarifikasi terbuka.
CNEWS | KEEROM, PAPUA — Pernyataan Ketua Partai NasDem Provinsi Papua, JBR, kepada warga Keerom yang disebut menyampaikan bahwa ruas Jalan Warbo –Jaifuri di Kabupaten Keerom dibangun oleh Partai NasDem menuai kritik keras dari kalangan pemuda.
Pemuda Keerom menilai informasi tersebut perlu segera diluruskan karena pembangunan infrastruktur jalan tersebut, berdasarkan keterangan yang mereka sampaikan, merupakan bagian dari program pembangunan pemerintah yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023, serta berawal dari permohonan Pemerintah Kabupaten Keerom pada 2022.
Karena itu, mereka mempertanyakan dasar pernyataan yang mengaitkan pembangunan ruas jalan tersebut dengan Partai NasDem.
“Kami meminta Partai NasDem Provinsi Papua jangan memberikan informasi sepihak kepada masyarakat. Kalau benar jalan Warbo–Jaifuri dibangun menggunakan anggaran Partai NasDem, silakan buka secara terang kepada publik sumber anggarannya, dokumen pembiayaannya, serta dasar hukumnya,” tegas pernyataan sikap pemuda Keerom.
Menurut mereka, persoalan tersebut bukan sekadar perdebatan politik, melainkan menyangkut transparansi informasi publik dan penghargaan terhadap proses pembangunan yang dilakukan negara melalui anggaran pemerintah.
Pemuda Keerom menegaskan, apabila pembangunan ruas Warbo–Jaifuri memang bersumber dari program pemerintah sebagaimana yang mereka klaim, maka tidak tepat apabila manfaat pembangunan tersebut dipersepsikan sebagai proyek atau hasil pembiayaan partai politik.
“JANGAN KLAIM KERJA PEMERINTAH SEBAGAI KERJA PARTAI”
Kalangan pemuda meminta seluruh pihak membedakan antara perjuangan politik untuk mengusulkan pembangunan dengan pihak yang secara resmi membiayai dan melaksanakan pembangunan.
Jika memang terdapat kontribusi politik dalam proses pengusulan, menurut mereka, hal tersebut tetap harus dijelaskan secara proporsional dan tidak boleh mengaburkan sumber anggaran serta status proyek.
“Kalau ada perjuangan politik, silakan disampaikan. Tetapi jangan sampai program pemerintah kemudian diklaim sebagai pembangunan partai. Publik berhak mengetahui siapa yang mengusulkan, siapa yang menganggarkan, siapa yang melaksanakan, dan dari mana uang negara itu berasal,” tegas mereka.
Pemuda Keerom juga menyebut pembangunan ruas jalan tersebut berkaitan dengan permohonan Pemerintah Kabupaten Keerom pada 2022, sebelum diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2023.
Atas dasar itu, mereka meminta Partai NasDem Papua melakukan klarifikasi terbuka paling lambat Senin, 7 September 2026.
Klarifikasi tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak terus menerima informasi yang berbeda mengenai asal-usul pembangunan infrastruktur di wilayah Keerom.
DESAK DATA, BUKAN RETORIKA
Pemuda Keerom menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan untuk menghambat pembangunan maupun menyerang partai politik tertentu. Sebaliknya, mereka meminta agar persoalan pembangunan dibicarakan berdasarkan dokumen, anggaran, regulasi dan fakta, bukan klaim politik.
“Kami tidak membutuhkan retorika politik. Kami membutuhkan data. Tunjukkan dokumen anggarannya. Tunjukkan dasar pembangunan dan siapa pelaksananya. Dari situ masyarakat bisa menilai sendiri,” ujar mereka.
Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Keerom dan instansi teknis terkait membuka informasi mengenai proses pembangunan ruas Warbo–Jaifuri agar tidak terjadi silang klaim di tengah masyarakat.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan kepada masyarakat dengan fakta administrasi maupun sumber pembiayaan proyek, pemuda menyatakan siap mendorong dilakukannya investigasi sesuai ketentuan hukum.
Namun demikian, mereka menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen resmi.
“Kami mendukung pemerintah daerah dan aparat penegak hukum apabila memang ditemukan pelanggaran. Tetapi semua harus berdasarkan bukti. Jangan ada kriminalisasi, jangan ada fitnah, dan jangan pula ada klaim politik terhadap pembangunan yang menggunakan uang negara,” tegasnya.
KEEROM MENUNGGU KLARIFIKASI
Polemik ini pada akhirnya bukan hanya menyangkut siapa yang mengklaim pembangunan jalan, tetapi menyentuh persoalan yang lebih mendasar: sejauh mana informasi mengenai penggunaan anggaran publik disampaikan secara jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pemuda Keerom meminta Partai NasDem Papua segera memberikan penjelasan secara terbuka. Jika pernyataan tersebut benar, mereka meminta bukti. Jika ternyata keliru, mereka meminta koreksi dan permohonan maaf kepada masyarakat.
“Jangan biarkan masyarakat Keerom menjadi objek pertarungan klaim politik. Jalan itu dibangun untuk rakyat. Karena itu, rakyat berhak mengetahui kebenaran sumber pembangunannya,” pungkas pernyataan sikap tersebut. ( YBM).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar