CNEWS | KOPENHAGEN–JAKARTA — Dukungan diplomatik terhadap rencana otonomi Maroko untuk Sahara Barat kembali memperoleh momentum penting. Denmark menyatakan rencana otonomi yang diajukan Maroko sebagai proposal kredibel dan basis yang baik untuk mencapai solusi yang disepakati seluruh pihak dalam sengketa Sahara.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dalam konferensi pers di Kopenhagen, Jumat (4/9/2026), seusai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Maroko di Luar Negeri Nasser Bourita.
Rasmussen juga menyatakan bahwa Denmark menyambut Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 (2025), sejalan dengan posisi Uni Eropa. Dalam pernyataannya, ia menilai proposal otonomi Maroko memberikan kontribusi serius dan penting terhadap proses politik yang sedang difasilitasi PBB.
BUKAN SEKADAR DUKUNGAN POLITIK
Posisi Denmark memiliki bobot diplomatik karena negara tersebut merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam pemungutan suara 31 Oktober 2025, Denmark termasuk 11 negara yang memberikan suara mendukung Resolusi 2797, sementara tiga negara abstain dan tidak ada suara menolak.
Namun, perkembangan ini perlu dibaca secara proporsional. Resolusi 2797 tidak menetapkan bahwa kedaulatan Maroko atas Sahara Barat telah diputuskan secara final oleh PBB. Resolusi tersebut memperpanjang mandat MINURSO hingga 31 Oktober 2026 dan meminta proses negosiasi dengan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai salah satu basis pembahasan menuju penyelesaian politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama.
Karena itu, dukungan Denmark lebih tepat dipahami sebagai penguatan terhadap posisi dan proposal otonomi Maroko dalam proses diplomasi PBB, bukan sebagai berakhirnya status sengketa Sahara Barat.
PERSISMA SAMBUT LANGKAH KOPENHAGEN
Perkembangan tersebut mendapat apresiasi dari Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood (Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko/Persisma).
Presiden Persisma Wilson Lalengke menilai sikap Denmark menunjukkan semakin pentingnya jalur diplomasi dan dialog dalam mencari penyelesaian sengketa yang telah berlangsung panjang.
Menurut Wilson, dukungan terhadap mekanisme politik dan dialog merupakan pilihan yang lebih konstruktif dibandingkan pendekatan konfrontatif.
“Langkah-langkah strategis yang diambil Maroko bersama para mitranya di panggung internasional, seperti Denmark dan PBB, adalah pijakan penting untuk merealisasikan perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Wilson dari Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Tokoh pers nasional tersebut menilai perkembangan diplomasi di Kopenhagen dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan Indonesia-Maroko sekaligus mendorong penyelesaian sengketa teritorial melalui mekanisme damai.
Wilson juga menegaskan bahwa Persisma mendukung penyelesaian konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap hukum internasional dan kepentingan masyarakat yang terdampak konflik.
KOPENHAGEN MEMBERI SINYAL KUAT
Dukungan Denmark menjadi perkembangan terbaru dalam dinamika diplomasi Sahara Barat. Pernyataan Rasmussen secara eksplisit menyebut proposal otonomi Maroko sebagai “kredibel” dan “basis yang baik” bagi solusi yang disepakati para pihak.
Posisi tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana isu Sahara Barat terus menjadi agenda penting dalam diplomasi Eropa dan Dewan Keamanan PBB.
Bagi Rabat, dukungan negara Eropa terhadap proposal otonomi menjadi modal diplomatik penting. Sementara dalam kerangka PBB, penyelesaian akhir tetap membutuhkan kesepakatan politik yang dapat diterima seluruh pihak yang terlibat.
Dengan demikian, perkembangan dari Kopenhagen bukan sekadar pernyataan bilateral Denmark–Maroko. Ia menjadi bagian dari dinamika diplomatik yang lebih luas menjelang pembahasan masa depan proses politik Sahara Barat di PBB ( Tim/Red).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar