CNEWS| JAKARTA - PAPUA.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai kritik. Kali ini, desakan penghentian program tersebut datang dari Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, yang menilai pelaksanaan MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dianggap menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari dugaan penyimpangan anggaran hingga dampak terhadap belanja pemerintah daerah.
Menurut Yerry, berbagai kasus yang mencuat terkait pelaksanaan MBG telah menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas program tersebut.
"Program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan dugaan penyimpangan, praktik korupsi, atau tata kelola yang tidak transparan, maka pemerintah wajib mengambil langkah tegas demi melindungi keuangan negara dan menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Yerry kepada media, Selasa (24/6/2026).
Yerry juga menyoroti sejumlah kasus yang ramai menjadi perhatian publik, termasuk laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam pengadaan sarana pendukung program serta dugaan praktik jual-beli titik atau lokasi penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini masih menjadi sorotan berbagai pihak.
Selain itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga pengawasan penggunaan anggaran negara.
Dampak Terhadap Belanja Daerah
Dalam pandangannya, pengalokasian anggaran dalam jumlah besar untuk MBG juga berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah dalam mendukung program pembangunan dan belanja daerah.
Yerry berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dalam beberapa sektor dinilai turut berdampak terhadap perputaran ekonomi di daerah.
"Banyak daerah yang sebelumnya mengandalkan belanja pemerintah untuk menggerakkan ekonomi lokal kini merasakan perlambatan. Pemerintah perlu mengkaji kembali keseimbangan antara program nasional dan kebutuhan pembangunan daerah," katanya.
Ia menambahkan bahwa dana negara harus mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Usulkan Fokus pada Wilayah 3T
Yerry tidak menolak sepenuhnya konsep pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah. Namun, ia mengusulkan agar program tersebut lebih diprioritaskan bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang masih menghadapi persoalan stunting, kemiskinan ekstrem, dan keterbatasan akses pangan bergizi.
Menurutnya, pendekatan yang lebih terarah akan membuat penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
"Jika pemerintah tetap mempertahankan MBG, maka prioritasnya harus diberikan kepada daerah 3T yang benar-benar membutuhkan intervensi negara. Di wilayah tersebut manfaat program akan jauh lebih terasa dibandingkan daerah perkotaan yang kondisi ekonominya relatif lebih baik," tegasnya.
Dorong Transparansi dan Evaluasi Nasional
LSM WGAB Papua mendesak pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas keuangan negara untuk memastikan setiap dugaan penyimpangan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG diusut secara transparan dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Yerry menegaskan bahwa evaluasi terhadap program strategis nasional merupakan bagian penting dari upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
"Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang nyata, bukan menjadi ruang bagi praktik penyalahgunaan anggaran. Pemerintah perlu membuka seluruh data pelaksanaan MBG agar publik dapat menilai secara objektif manfaat dan efektivitas program tersebut," pungkasnya. (Yer/CN)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar