 |
| OLEH: LAKSAMANA SUKARDI |
Judul Alternatif: “Negeri Kaya, Kepercayaan Menipis: Kritik Keras atas Krisis Akuntabilitas dan Moralitas Kekuasaan di Indonesia.”
CNEWS | Jakarta – Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Cadangan minyak, gas, batu bara, nikel, emas, sawit, serta posisi geografis yang strategis seharusnya menjadi modal utama menuju negara maju dan berdaya saing global.
Namun di tengah kelimpahan tersebut, Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar yang terus berulang: lemahnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan konsistensi kebijakan.
Dalam perspektif ekonomi modern, aset termahal suatu bangsa bukanlah sumber daya alam, melainkan kepercayaan (trust). Ketika kepercayaan melemah, investasi tertahan, modal keluar, nilai tukar tertekan, dan pertumbuhan ekonomi kehilangan fondasi jangka panjang.
Demokrasi yang Dipertanyakan
Indonesia sering dipuji sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia. Namun berbagai kalangan akademisi, ekonom, dan pengamat politik menilai kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari pelaksanaan pemilu semata.
Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya pengawasan yang independen, institusi yang kuat, serta mekanisme checks and balances yang berjalan efektif.
Ketika pengawasan dianggap tidak independen, ketika kritik dipersepsikan sebagai ancaman, dan ketika ruang diskusi publik semakin sempit, muncul pertanyaan serius mengenai kualitas tata kelola negara.
Ekonomi Besar, Kepercayaan Menyusut
Di atas kertas, Indonesia memiliki produk domestik bruto (PDB) yang besar, kekayaan komoditas yang melimpah, dan pasar domestik yang luas.
Namun berbagai indikator menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Arus modal asing yang fluktuatif, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta rendahnya rasio pajak menjadi sinyal bahwa persoalan struktural belum terselesaikan.
Banyak investor global tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi. Mereka juga memperhatikan kepastian hukum, stabilitas regulasi, independensi lembaga negara, dan konsistensi kebijakan pemerintah.
Pertanyaan utama investor bukanlah seberapa megah simbol kekuasaan suatu negara, melainkan apakah kontrak dihormati, hukum ditegakkan secara adil, dan kebijakan tidak berubah secara mendadak.
Budaya Menolak Kritik
Salah satu persoalan yang paling sering disorot dalam berbagai negara berkembang adalah munculnya budaya anti-kritik.
Ketika pasar memberikan sinyal negatif, kritik sering dianggap pesimisme.
Ketika akademisi menyampaikan peringatan, mereka dituduh tidak mendukung pembangunan.
Ketika media melakukan fungsi kontrol sosial, narasinya dianggap mengganggu stabilitas.
Padahal dalam sistem demokrasi modern, kritik bukan ancaman. Kritik adalah mekanisme koreksi untuk mencegah kesalahan yang lebih besar.
Negara yang kuat bukan negara yang bebas kritik, melainkan negara yang mampu mendengar kritik tanpa kehilangan arah.
Bahaya Ruang Gema Kekuasaan
Sejarah dunia menunjukkan banyak negara tidak runtuh karena kekurangan sumber daya atau kekurangan orang pintar.
Sebaliknya, banyak negara mengalami kemunduran ketika para pemimpinnya hanya mendengar suara yang menyenangkan telinga mereka sendiri.
Fenomena yang dikenal sebagai echo chamber atau ruang gema kekuasaan membuat kritik tersingkir, fakta disaring, dan peringatan dini diabaikan.
Dalam situasi seperti itu, semua laporan terlihat baik, semua program dianggap berhasil, dan semua kebijakan dipuji tanpa evaluasi yang jujur.
Padahal alarm yang dimatikan tidak pernah menghentikan kebakaran.
Krisis Sesungguhnya: Hilangnya Rasa Malu
Korupsi, konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, dan ketidakmampuan birokrasi pada dasarnya dapat diperbaiki melalui reformasi kelembagaan.
Namun yang jauh lebih berbahaya adalah ketika pelanggaran tidak lagi dianggap memalukan.
Ketika kegagalan tidak diakui.
Ketika kesalahan selalu dialihkan kepada pihak lain.
Ketika kritik selalu dicurigai.
Saat itulah bangsa mulai kehilangan kompas moralnya.
Rasa malu merupakan benteng terakhir integritas publik. Ketika benteng itu runtuh, maka hukum, regulasi, dan slogan pembangunan akan kehilangan makna.
Reformasi yang Paling Langka
Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia.
Indonesia tidak kekurangan regulasi.
Yang mulai dirasakan langka adalah keberanian moral untuk mengakui kesalahan.
Padahal pengakuan atas kesalahan bukan tanda kelemahan. Justru itulah fondasi utama kepemimpinan yang kredibel.
Dalam sejarah bangsa-bangsa besar, perubahan tidak lahir dari pencitraan, melainkan dari keberanian melakukan koreksi diri.
Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan nikel, emas, atau batu bara yang tersimpan di perut bumi.
Masa depan Indonesia akan ditentukan oleh sejauh mana negara mampu membangun kembali kepercayaan publik, memperkuat integritas institusi, dan menghidupkan kembali hati nurani dalam penyelenggaraan kekuasaan
Sebab pasar tidak mendengar pidato.
Investor tidak membeli slogan.
Dan kepercayaan tidak pernah bisa dipaksa oleh kekuasaan. ( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar