CNEWS, Jakarta — Di tengah meningkatnya polarisasi politik global, krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menguatnya populisme di berbagai belahan dunia, demokrasi kembali dipertanyakan makna sejatinya. Banyak masyarakat masih memahami demokrasi sebatas pemilu lima tahunan, padahal hakikat demokrasi jauh lebih dalam: sebuah sistem tata kelola politik yang dirancang untuk mencegah manusia yang berkuasa merusak negara dari dalam.
Pandangan tersebut kembali mengemuka melalui refleksi tajam yang ditulis oleh Laksamana Sukardi pada 19 Mei 2026 di Jakarta. Dalam analisisnya, demokrasi diposisikan bukan sebagai simbol idealisme kosong, melainkan sebagai “alat pengaman psikologis” terhadap kecenderungan manusia menyalahgunakan kekuasaan.
Menurutnya, demokrasi lahir bukan karena manusia sempurna, melainkan justru karena manusia memiliki kelemahan mendasar: ambisi, ego, dan kecenderungan membenarkan diri sendiri ketika memegang kekuasaan terlalu lama.
Demokrasi dan Bahaya Pemimpin yang Dipilih Rakyat
Sejarah dunia memperlihatkan ironi besar bahwa banyak pemimpin otoriter justru lahir melalui mekanisme demokratis. Adolf Hitler memperoleh legitimasi melalui sistem politik Republik Weimar sebelum menghancurkan demokrasi Jerman dari dalam. Fenomena serupa juga terlihat pada Hugo Chávez, Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orbán, Ferdinand Marcos, hingga Alberto Fujimori yang pada awalnya memperoleh dukungan rakyat melalui pemilu sebelum perlahan melemahkan institusi demokrasi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pemilu saja tidak cukup menjamin lahirnya pemerintahan sehat. Demokrasi sejati justru diuji setelah pemilu selesai: apakah institusi negara tetap mampu mengontrol kekuasaan atau justru tunduk pada kultus individu.
Kekuasaan dan Kerusakan Psikologis
Pemikiran klasik Lord Acton tentang kekuasaan kembali relevan dalam konteks modern:
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik moral, melainkan observasi mendalam tentang psikologi manusia. Pada awalnya, hampir semua pemimpin tampil dengan idealisme dan janji pengabdian. Namun ketika kekuasaan semakin besar dan pengawasan melemah, persepsi terhadap realitas mulai berubah.
Pujian menjadi candu politik. Kritik dianggap ancaman. Loyalitas buta lebih dihargai dibanding kebenaran. Dalam tahap ini, negara perlahan tidak lagi bekerja untuk rakyat, tetapi untuk mempertahankan citra penguasa.
Psikolog politik Inggris David Owen menyebut fenomena ini sebagai Hubris Syndrome — kondisi psikologis ketika pemimpin merasa dirinya tidak bisa salah akibat terlalu lama berada dalam lingkaran kekuasaan tanpa koreksi.
Gejalanya terlihat jelas:
merasa diri paling memahami bangsa,
menganggap oposisi sebagai penghambat negara,
menempatkan kritik sebagai ancaman stabilitas,
hingga keyakinan bahwa aturan hukum tidak boleh menghalangi “pemimpin besar”.
Dalam situasi seperti itu, institusi perlahan kehilangan independensinya. Media berubah menjadi alat pencitraan. Aparatur negara menjadi takut berbeda pendapat. Akademisi hanya dijadikan ornamen legitimasi kekuasaan.
Propaganda dan Hilangnya Realitas
Filsuf politik Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism menjelaskan bahwa otoritarianisme modern tumbuh bukan hanya melalui kekerasan, tetapi melalui rusaknya kemampuan masyarakat membedakan fakta dan propaganda.
Ketika propaganda diulang terus-menerus, kebohongan politik akhirnya diterima sebagai kebenaran publik. Yang lebih berbahaya, banyak pemimpin pada tahap tertentu tidak lagi sadar bahwa mereka sedang memanipulasi kenyataan. Mereka mulai mempercayai narasi yang mereka bangun sendiri.
Fenomena ini sejalan dengan teori overconfidence bias dari Daniel Kahneman, yakni kecenderungan manusia terlalu percaya pada penilaiannya sendiri, terutama ketika berada dalam lingkungan penuh pujian dan minim kritik.
Mengapa Kritik dan Oposisi Sangat Penting
Dalam perspektif demokrasi modern, oposisi bukan ancaman negara. Sebaliknya, oposisi adalah mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak berubah menjadi tirani.
Pers bebas diperlukan bukan untuk melemahkan pemerintah, tetapi untuk menjaga hubungan kekuasaan dengan realitas sosial. Peradilan independen dibutuhkan karena manusia secara alami cenderung membenarkan tindakannya sendiri ketika memiliki kekuasaan besar.
Sementara pembatasan masa jabatan merupakan pagar penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.
Filsuf liberal Karl Popper dalam The Open Society and Its Enemies menegaskan bahwa pertanyaan paling penting dalam politik bukanlah:
“Siapa yang harus memimpin?”
Melainkan:
“Bagaimana mencegah pemimpin buruk merusak negara?”
Karena itu, kritik bukan musuh demokrasi. Kritik adalah sistem imun demokrasi. Tanpa kritik, kekuasaan kehilangan kesadaran dirinya dan merasa selalu benar.
Ancaman Demokrasi Modern
Sejarah menunjukkan bahwa kehancuran bangsa jarang terjadi secara tiba-tiba. Keruntuhan biasanya berlangsung perlahan:
ketika institusi takut menyampaikan kebenaran,
ketika masyarakat mulai menormalisasi kontradiksi,
ketika hukum digunakan selektif,
dan ketika ketakutan menggantikan keberanian sipil.
Pada fase inilah demokrasi mulai berubah menjadi kultus individu. Negara tidak lagi dijalankan berdasarkan prinsip, melainkan berdasarkan loyalitas terhadap figur tertentu.
Kondisi tersebut kini menjadi perhatian global, termasuk di berbagai negara demokrasi berkembang yang menghadapi tekanan populisme, oligarki politik, polarisasi sosial, hingga pelemahan kebebasan sipil.
Demokrasi Sebagai “Obat” bagi Penyimpangan Kekuasaan
Refleksi Laksamana Sukardi menegaskan bahwa alasan terdalam demokrasi diperlukan bukan semata karena teori politik atau romantisme kebebasan.
Demokrasi diperlukan karena tidak ada manusia yang cukup suci, cukup netral, atau cukup sempurna untuk memegang kekuasaan besar tanpa pengawasan.
Demokrasi menjadi semacam “panacea psikologis” untuk mencegah manusia tersesat dalam ilusi kekuasaan.
Bukan karena manusia selalu jahat. Tetapi karena manusia tetaplah manusia. ( Tim/Red)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar