CNEWS, JAKARTA — Ketua Dewan Pembina Media Independen Online (MIO) Indonesia, Taufiq Rahman, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT). Namun di balik apresiasi tersebut, ia juga melontarkan kritik tajam terhadap sistem yang dinilai masih membuka ruang lebar bagi praktik korupsi di tanah air.
Pernyataan itu disampaikan Taufiq pada Sabtu (11/4/2026) di sela kegiatan Halal Bihalal yang digelar jemaat GPIB di Daily Hotel. Momentum tersebut menjadi refleksi serius atas kondisi penegakan hukum dan integritas pejabat publik di Indonesia.
Menurut Taufiq, keberhasilan OTT terbaru yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menunjukkan bahwa KPK masih memiliki daya gebrak dalam menjaga marwah pemberantasan korupsi. Ia menilai, langkah ini menjadi bukti konkret bahwa lembaga antirasuah tersebut tetap bekerja di tengah berbagai tantangan.
“Ini patut diapresiasi. KPK masih menunjukkan taringnya. Namun di sisi lain, ini juga menjadi ironi besar. Di tengah berbagai program penguatan integritas, praktik korupsi justru terus berulang dan melibatkan pejabat publik lintas level,” tegasnya.
Korupsi Dinilai Bukan Kasus Tunggal, Tapi Masalah Sistemik
Sebagai wartawan senior yang turut berperan dalam dinamika organisasi pers pascareformasi, Taufiq menegaskan bahwa kasus di Tulungagung bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia menyoroti adanya indikasi keterlibatan banyak pihak yang saat ini masih didalami oleh KPK.
Hal tersebut, menurutnya, semakin memperkuat dugaan bahwa korupsi di Indonesia telah mengakar dan bersifat sistemik, bukan sekadar persoalan individu semata.
“Kalau kita lihat pola yang berulang, ini bukan lagi soal oknum. Ini sudah menjadi persoalan sistem yang memungkinkan praktik itu terus terjadi,” ujarnya.
Kritik Retret Pejabat: Simbol Kuat, Implementasi Lemah
Taufiq juga menyinggung program pembekalan pejabat, termasuk retret kabinet di Akademi Militer Magelang yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kegiatan tersebut sebenarnya memiliki makna strategis dalam membangun disiplin, loyalitas, dan soliditas aparatur negara. Namun, ia menilai implementasi nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
“Retret itu menghadirkan harapan adanya satu komando yang solid dan berorientasi hasil. Tapi kenyataannya, persoalan integritas tidak selesai hanya di ruang pembekalan,” ungkapnya.
Analogi Tajam: Lingkungan Lebih Kuat dari Niat
Dalam pernyataannya, Taufiq menggunakan analogi yang cukup tajam untuk menggambarkan kondisi tersebut.
“Retret itu seperti pelatihan anti-merokok. Tapi kalau lingkungannya masih penuh ‘rokok’ dan tekanan sosialnya tinggi, orang tetap bisa kembali merokok,” ujarnya.
Analogi ini menegaskan bahwa tanpa perubahan sistem yang mendasar, upaya pembinaan mental dan integritas hanya akan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
Dorong Reformasi Sistemik dan Pengawasan Ketat
Lebih jauh, Taufiq menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam sistem pemerintahan. Ia menyebut bahwa pemberantasan korupsi harus mencakup penguatan pengawasan, transparansi, serta mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat dan efektif.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada seremoni, pelatihan, atau jargon integritas semata. Perubahan harus menyentuh struktur dan sistem yang selama ini menjadi celah terjadinya penyimpangan.
“Kalau sistemnya masih memberi peluang, maka sekuat apa pun pembinaan dilakukan, potensi korupsi akan tetap ada,” tegasnya.
Momentum KPK untuk Perbaikan Menyeluruh
Di akhir pernyataannya, Taufiq berharap keberhasilan OTT yang dilakukan KPK dapat dijadikan momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi secara substantif.
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan membangun sistem yang mampu menutup celah penyimpangan sejak awal.
“Ini saatnya kita tidak hanya bangga dengan OTT, tetapi juga serius memperbaiki sistem agar korupsi tidak terus berulang,” pungkasnya.
Sumber: Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Jurnalis: Edo Lembang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar