CNEWS, Jakarta — Sorotan tajam kembali mengarah kepada sejumlah kepala daerah di Indonesia setelah muncul dugaan pemborosan anggaran melalui pembelian dan penyewaan mobil dinas mewah bernilai miliaran rupiah. Praktik ini dinilai mencederai kepercayaan publik dan berpotensi membuka celah korupsi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Aktivis antikorupsi, Yerry Basri Mak SH MH, menyampaikan kritik keras kepada media terkait kebijakan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun ini terdapat kepala daerah yang membeli mobil dinas dengan nilai mencapai Rp 8 miliar. Selain itu, ada pula yang memilih skema sewa kendaraan dinas mewah dengan biaya sekitar Rp 160 juta per bulan, yang jika diakumulasikan dapat menembus Rp 7,3 miliar.
“Ini sangat memprihatinkan. Di saat rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, pejabat justru mempertontonkan gaya hidup mewah yang tidak mencerminkan empati terhadap kondisi masyarakat,” tegas Yerry.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan sekadar pemborosan, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Ia menilai para gubernur, wali kota, dan bupati seharusnya memprioritaskan anggaran untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta akses pendidikan yang layak.
“Rakyat memberikan suara dengan harapan adanya perubahan dan kesejahteraan. Namun yang terjadi justru sebaliknya—anggaran digunakan untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup hedon,” lanjutnya.
Yerry juga menyoroti bahwa kebijakan pengadaan kendaraan dinas mewah berpotensi menjadi pintu masuk praktik korupsi, baik dalam proses pengadaan maupun mekanisme sewa yang dinilai tidak transparan.
Ia pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah yang terlibat.
“KPK harus segera memeriksa ini. Jangan sampai ada pembiaran. Ini jelas menyangkut kepentingan publik dan penggunaan uang negara,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa di banyak daerah, persoalan mendasar seperti jalan rusak, jembatan yang belum memadai, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan yang minim masih menjadi keluhan utama masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pengeluaran fantastis untuk kendaraan dinas dinilai tidak memiliki urgensi.
Kasus ini kembali memantik perdebatan publik mengenai etika kepemimpinan dan prioritas anggaran daerah. Transparansi serta akuntabilitas penggunaan APBD dinilai menjadi kunci untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah.
Pengawasan dari masyarakat, media, dan lembaga penegak hukum menjadi krusial agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis oleh perilaku elite yang dinilai jauh dari kepentingan rakyat.( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar