CNEWS, Jakarta – Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel dan Iran kini tak lagi sekadar isu geopolitik, tetapi telah berubah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global—termasuk Indonesia. Tekanan terhadap rantai pasok energi, lonjakan harga komoditas, hingga potensi krisis fiskal menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera merestrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Pertahanan, Andi Rahmat, menegaskan bahwa dunia saat ini berada dalam fase “ketidakpastian ekstrem” akibat perang yang terus melebar dan sulit diprediksi ujungnya.
Menurutnya, konflik yang awalnya diperkirakan bersifat cepat dan terbatas, kini justru masuk dalam apa yang disebut sebagai “jebakan eskalasi”—sebuah kondisi di mana perang terus meluas tanpa kendali, menyeret lebih banyak aktor dan meningkatkan risiko global secara eksponensial.
“Perang modern hampir tidak pernah berjalan sesuai rencana. Justru cenderung melebar dan memperbesar risiko di luar kalkulasi awal,” ujarnya.
Rantai Energi Global Lumpuh, Harga Terancam Meledak
Dampak paling nyata terlihat pada sektor energi. Gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz telah menyebabkan penurunan drastis lalu lintas tanker hingga 95%. Jalur ini selama ini menjadi urat nadi distribusi sekitar 20% minyak dunia.
Serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Teluk—mulai dari Iran, Qatar, hingga Arab Saudi—memicu lonjakan harga minyak dan gas global. Bahkan, skenario terburuk memperkirakan harga minyak bisa melonjak hingga US$80 per barel di atas harga normal.
Tak hanya itu, penghentian produksi LNG di Qatar—salah satu pemasok terbesar dunia—telah mendorong kenaikan harga gas hingga 50% di Eropa dan hampir 40% di Asia.
Ancaman Domino: Pangan, Industri, hingga Teknologi
Efek perang juga menjalar ke sektor lain. Sekitar 40% pasokan urea dan 20% fosfat dunia berasal dari kawasan konflik. Gangguan distribusi berpotensi memukul sektor pertanian global, termasuk Indonesia.
Industri petrokimia dan semikonduktor pun tak luput dari tekanan. Qatar diketahui memasok sekitar 30% kebutuhan helium dunia—komponen vital dalam produksi microchip. Gangguan pasokan ini berisiko menghambat industri teknologi global, termasuk pengembangan kecerdasan buatan (AI).
APBN Terancam, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Darurat
Dalam konteks nasional, tekanan global tersebut berpotensi langsung menghantam APBN, terutama melalui lonjakan subsidi energi, inflasi impor, serta pelemahan daya beli masyarakat.
Andi Rahmat menilai asumsi dasar APBN saat ini sudah tidak relevan menghadapi dinamika global yang berubah cepat. Pemerintah dan DPR didesak untuk segera melakukan penyesuaian menyeluruh, mulai dari asumsi makro hingga strategi pembiayaan defisit.
“APBN harus disiapkan untuk skenario terburuk. Termasuk kemungkinan pelebaran defisit demi menjaga pertumbuhan dan menghindari kebijakan pengetatan ekstrem,” tegasnya.
Risiko Stagflasi Mengintai
Lebih jauh, ia mengingatkan ancaman stagflasi—kombinasi inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah—yang bisa berdampak pada meningkatnya pengangguran dan melemahnya ekonomi domestik.
Meski demikian, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat. Data menunjukkan tren positif, seperti PMI manufaktur Februari 2026 yang mencapai 53,8%, pertumbuhan kredit 9,37%, serta realisasi investasi yang terus meningkat.
Namun, kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk menahan guncangan besar jika konflik global terus memburuk.
Momentum atau Krisis?
Situasi ini menempatkan pemerintah pada persimpangan krusial: mempertahankan pertumbuhan dengan risiko defisit yang melebar, atau melakukan pengetatan fiskal dengan konsekuensi perlambatan ekonomi.
Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, satu hal menjadi jelas—APBN tidak lagi bisa disusun dengan asumsi normal.
“Ini bukan lagi soal optimisme atau pesimisme, tetapi kesiapan menghadapi skenario terburuk,” pungkas Andi.
Jika eskalasi konflik di Timur Tengah terus berlanjut, maka bukan hanya ekonomi global yang terguncang, tetapi juga ketahanan fiskal Indonesia akan diuji. APBN 2026 berpotensi menjadi instrumen krisis—bukan sekadar alat pembangunan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar