CNEWS | Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Rabu, 4 Februari 2026. Gedung baru SD Negeri 102050 di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam. Bangunan yang baru rampung pada akhir tahun 2025 itu dilaporkan sudah mengalami keretakan di sejumlah bagian dinding ruang kelas.
Ironisnya, kerusakan tersebut muncul hanya beberapa bulan setelah proyek dinyatakan selesai dan diserahterimakan. Fakta ini memicu pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan serta pengawasan proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
Retak di Dinding, Harapan Ikut Runtuh
Pantauan di lokasi menunjukkan retakan terlihat jelas pada bagian dinding dalam ruang kelas yang baru dibangun. Beberapa retakan memanjang mengikuti struktur plesteran, sementara lainnya tampak seperti retak rambut yang menyebar di sudut bangunan.
Para guru dan siswa yang sebelumnya berharap mendapat fasilitas belajar yang layak kini justru dihantui kekhawatiran. Selain mengganggu estetika, retakan dini pada bangunan baru menimbulkan tanda tanya besar soal kualitas material dan standar konstruksi yang digunakan.
“Bangunan ini belum lama selesai, tapi sudah retak. Kami tentu khawatir kalau kerusakan terus bertambah,” ungkap salah satu sumber di lingkungan sekolah yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
APBD Dipakai, Pengawasan Di Mana?
Pembangunan gedung sekolah tersebut diketahui bersumber dari APBD melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek sudah sesuai spesifikasi teknis?
Dalam proyek konstruksi pemerintah, setiap tahapan seharusnya diawasi ketat oleh konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Retaknya bangunan dalam waktu singkat bisa mengindikasikan beberapa kemungkinan:
Campuran material tidak sesuai standar.
Proses pengerjaan terburu-buru demi mengejar target akhir tahun anggaran.
Kualitas pondasi atau struktur tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Lemahnya fungsi pengawasan lapangan.
Jika benar demikian, maka persoalan ini bukan sekadar retakan dinding, melainkan retakan dalam tata kelola anggaran publik.
Potensi Kerugian Negara?
Secara hukum, proyek yang dibiayai APBD wajib memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Bila bangunan baru sudah menunjukkan kerusakan dini, aparat pengawas internal pemerintah (APIP) hingga aparat penegak hukum berwenang menelusuri ada tidaknya unsur kelalaian atau bahkan penyimpangan.
Pengamat konstruksi menilai, bangunan sekolah seharusnya memiliki daya tahan struktural jangka panjang. Retak dalam hitungan bulan pasca-pembangunan adalah indikator yang tidak bisa dianggap wajar tanpa audit teknis mendalam.
Tuntutan Transparansi dan Audit Terbuka
Masyarakat Desa Pekan Tanjung Beringin berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam kosmetik.
Beberapa langkah yang mendesak dilakukan:
Audit teknis independen terhadap konstruksi bangunan.
Pemeriksaan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis.
Transparansi nilai anggaran dan nama rekanan pelaksana.
Evaluasi kinerja pengawas proyek dan pejabat terkait.
Sekolah adalah fondasi masa depan generasi bangsa. Ketika bangunan pendidikan baru sudah retak sebelum sempat kokoh berdiri, publik berhak bertanya: di mana komitmen terhadap mutu dan integritas?
CNEWS akan terus menelusuri proyek pembangunan SD Negeri 102050 ini, termasuk nilai anggaran, perusahaan pelaksana, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait. Jika pendidikan saja diperlakukan setengah hati, bagaimana masa depan anak-anak negeri ini akan dibangun? ( Tim CN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar