CNEWS, Jayapura, Papua — Langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Riau, termasuk dugaan keterlibatan Gubernur Riau Abdul Wahid, mendapat dukungan penuh dari kalangan aktivis di tanah Papua.
Ketua LSM Wgab Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, dalam pernyataannya kepada media CNews di Jayapura, Selasa (4/11/2025), menyebut operasi senyap yang dilakukan KPK itu adalah tindakan berani dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yang selama ini sudah muak melihat perilaku pejabat daerah yang memperkaya diri di tengah penderitaan rakyat.
“Kami di Papua sangat mendukung langkah cepat dan berani dari KPK. Ini bukti bahwa masih ada institusi negara yang tegak lurus terhadap amanah rakyat dan hukum. Penangkapan para pejabat di Riau, termasuk dugaan terhadap Gubernur Abdul Wahid, merupakan tamparan keras bagi para pemimpin daerah lain yang masih bermain-main dengan uang rakyat,” ujar Yerry tegas.
Menurut Yerry, korupsi di tingkat daerah bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ia menyebut tindakan koruptif pejabat publik sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan sumpah jabatan.
“Rakyat Riau sudah memberikan kepercayaan untuk memimpin, tapi ternyata yang dipilih justru tergiur harta dan kekuasaan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal moral dan kehormatan seorang pemimpin,” ucapnya lagi.
Lebih lanjut, Yerry menyebut bahwa korupsi pejabat di daerah sering kali menjadi akar dari kemiskinan sistematis, ketimpangan pembangunan, dan keterlambatan kemajuan daerah. Ia menilai, selama masih ada pejabat yang menjadikan jabatan sebagai alat mencari kekayaan, maka kesejahteraan rakyat hanya akan menjadi slogan kosong.
“Korupsi itu seperti penyakit menular. Kalau dibiarkan, dia akan menggerogoti seluruh sendi pemerintahan. Karena itu, KPK harus tegas, tidak hanya menangkap pelaku utama tapi juga membongkar jaringan di bawahnya — kontraktor, pengusaha, bahkan oknum birokrat yang ikut bermain,” katanya.
Yerry juga meminta KPK agar menyita seluruh aset hasil tindak pidana korupsi, tidak sekadar menghukum pelaku dengan penjara. Menurutnya, pengembalian kerugian negara dan efek jera sangat penting agar tidak ada lagi pejabat publik yang berani mengulangi perbuatan serupa.
“Kami mendesak KPK untuk menyita semua kekayaan hasil korupsi. Rakyat harus tahu bahwa uang mereka tidak hilang sia-sia. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu — pejabat atau bukan, kalau korupsi, harus diseret ke pengadilan dan dipenjara,” tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut.
“Benar, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin malam. Ada sekitar sepuluh orang yang diamankan, termasuk beberapa penyelenggara negara. Tim masih melakukan pemeriksaan intensif,” ujar Budi.
Budi menambahkan, KPK akan mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang diamankan setelah pemeriksaan awal selesai dan ditemukan bukti permulaan yang cukup.
“Kami akan sampaikan perkembangan lebih lanjut. Prinsipnya, semua pihak yang diduga terlibat akan diproses sesuai mekanisme hukum,” tambahnya.
Yerry Basri menilai, langkah KPK tersebut adalah sinyal kuat bahwa era impunitas pejabat publik telah berakhir, dan ke depan, setiap penyimpangan anggaran harus dihadapi dengan penegakan hukum yang tegas.
“Kita tidak boleh lagi memberi ruang bagi pemimpin rakus dan tidak berintegritas. Indonesia butuh pemimpin yang punya hati, bukan yang menjadikan jabatan sebagai alat untuk menimbun harta,” pungkasnya.
Dengan penangkapan ini, KPK kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi di daerah, terutama di sektor pemerintahan yang mengelola anggaran publik dalam jumlah besar. Publik kini menanti langkah lanjutan lembaga antirasuah dalam mengusut tuntas kasus yang menyeret pejabat Riau tersebut.(YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar