Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Presiden Prabowo Lantik Pejabat Strategis: Dari Komite Papua hingga Dubes & Ketua LPS

Rabu, 08 Oktober 2025 | Rabu, Oktober 08, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-10-08T09:24:35Z


CNEWS | JAKARTA , 8 Oktober 2025— Presiden Prabowo Subianto   melakukan pelantikan besar-besaran terhadap sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta. Agenda ini meliputi pengukuhan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pengangkatan Duta Besar, penunjukan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pejabat strategis lainnya — termasuk dua kepala daerah di Papua.


Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110P Tahun 2025 dan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB.


Ribka Haluk dan Komite Pembangunan Papua

Salah satu nama sentral yang mendapatkan jabatan baru adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk. Ia dikabarkan akan dilantik sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.


Ribka mengaku belum melihat salinan resmi SK (surat keputusan). “Nomenklaturnya nanti setelah Bapak Presiden membacakan baru bisa kita tahu,” kata dia di Kompleks Istana.


Ia juga mengungkap bahwa dirinya baru menerima pemberitahuan resmi pada Selasa sore (7 Oktober 2025) dari Sekretaris Kabinet. “Kami sama-sama menunggu siapa saja dan tugas seperti apa yang akan diberikan Bapak Presiden,” ujarnya.


Meski demikian, Ribka menyatakan kesiapan menyambut tugas baru. “Kita harus melakukan tugas-tugas percepatan pembangunan Papua — misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.


Mengenai posisinya sebagai Wamendagri, Ribka mengaku belum menerima instruksi baru apakah akan tetap merangkap atau fokus penuh pada jabatan baru.


Susunan Komite Eksekutif Papua yang dilantik mencakup figur dari Papua maupun yang pernah menempati jabatan publik di Papua. Di antaranya adalah Velix Wanggai sebagai Ketua dan sejumlah nama seperti John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gepze, serta Johnson Estrella Sihasale sebagai anggota komite.


10 Dubes Baru & Penguatan Diplomasi Indonesia

Dalam sidang pelantikan tersebut, Presiden juga mengangkat 10 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) beserta satu Wakil Dubes untuk China.


Langkah ini mencerminkan dorongan penguatan jaringan diplomasi luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan kebutuhan diplomatik yang semakin kompleks.


Pengangkatan di LPS: Anggito Abimanyu & Farid Azhar


Pada ranah keuangan, Presiden Prabowo menunjuk Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat Menteri Keuangan.


Bersamaan itu, Farid Azhar Nasution dilantik sebagai Wakil Ketua LPS, sementara Doddy Zulverdi dan Ferdinan Dwikoraja Purba diangkat sebagai anggota.


Anggito, yang mengenakan jas hitam dan dasi biru muda di Istana, menyebut bahwa undangan pelantikan sudah diterimanya. “Insya Allah ya,” katanya singkat saat ditemui awak media.


Farid sendiri ketika ditanya wartawan menyatakan, “Betul nggih (mendampingi Anggito)” saat dikonfirmasi perannya dalam kepengurusan LPS.


Gubernur & Wagub Papua Terpilih

Agenda pelantikan Presiden juga mencakup jabatan kepala daerah di Papua. Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025–2030.


Penunjukan mereka menutup polemik panjang mengenai hasil pemungutan suara dan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).


Signifikansi & Tantangan

Pelantikan skala besar ini menandai langkah awal penting dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam memperkuat struktur pemerintahan, diplomasi, dan pembangunan kawasan timur Indonesia.


Namun, sejumlah tantangan tetap membayangi:

  1. Transisi jabatan dan penyesuaian wewenang, terutama bila pejabat lama merangkap atau dipindah tugas.
  2. Koordinasi antar lembaga, terutama untuk peran baru di Papua yang butuh sinergi antara pusat dan daerah.
  3. Ekspektasi publik tinggi terhadap percepatan pembangunan Papua dan pertanggungjawaban pejabat baru dalam waktu dekat.
  4. Risiko tarik-menarik politik dan administratif, terkait nomenklatur dan penempatan pejabat antar kementerian / lembaga.
( Red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update