CNEWS — Aktivis Papua sekaligus Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WGAB Papua, Yerry Basri Mak, S.H., M.H., mendesak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, agar memberikan kesempatan kepada putra asli Papua untuk menduduki jabatan tertinggi sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
Dalam keterangannya kepada media di Jayapura, Yerry menilai sudah saatnya pemerintah pusat menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat Papua, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang selama puluhan tahun dikeruk dari tanah Papua.
“PT Freeport Indonesia sudah beroperasi lebih dari setengah abad di tanah Papua, tetapi belum pernah sekalipun orang asli Papua dipercaya menjadi Presiden Direktur. Kami mendesak Presiden Prabowo untuk menjadikan hal ini sebagai bukti nyata keberpihakan kepada rakyat Papua,” tegas Yerry Basri Mak.
Ia menilai, posisi strategis tersebut bukan hanya soal jabatan, tetapi juga soal kemandirian, kepercayaan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua yang selama ini masih menjadi penonton di atas kekayaan alam mereka sendiri.
Yerry menambahkan, keberadaan Freeport Indonesia semestinya membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal, namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tajam.
“Freeport telah mengeruk emas, tembaga, dan kekayaan mineral lain dari tanah Papua selama puluhan tahun. Tapi lihatlah, masyarakat di sekitar tambang masih hidup dalam keterbatasan. Infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan masih tertinggal jauh. Ini tidak adil,” ujarnya.
Menurut Yerry, langkah Presiden Prabowo untuk mengangkat putra asli Papua menjadi Presiden Direktur Freeport akan menjadi simbol keadilan dan pengakuan terhadap kontribusi serta hak masyarakat Papua dalam pembangunan nasional.
“Putra Papua memiliki kapasitas, pendidikan, dan pengalaman yang mumpuni. Banyak generasi muda Papua yang kini telah menduduki posisi manajerial di berbagai perusahaan besar. Tidak ada alasan lagi untuk tidak mempercayakan jabatan tertinggi itu kepada anak negeri sendiri,” katanya menegaskan.
Yerry juga menyebut, kehadiran pimpinan dari kalangan orang asli Papua di puncak manajemen Freeport akan membawa perubahan paradigma dan kebijakan korporasi yang lebih pro-rakyat, terutama dalam memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar tambang.
“Kami ingin pemimpin Freeport ke depan memahami Papua bukan sekadar dari atas meja kantor, tapi dari hati — memahami rakyat, budaya, dan tanah ini sebagai warisan leluhur yang harus dijaga,” ujar Yerry.
Ia berharap, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal tegas dan nasionalis dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi Papua melalui langkah konkret tersebut.
“Ini bukan hanya soal jabatan, tapi soal keadilan dan pengakuan terhadap eksistensi orang Papua dalam negara ini,” tutupnya.
( YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar