CNEWS, Jakarta, 16 September 2025 — Peta politik nasional kembali bergejolak setelah kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) ditinggalkan Budi Gunawan. Kini, sorotan publik tertuju pada Presiden Prabowo Subianto yang disebut-sebut segera mengumumkan pengganti.
Di antara sejumlah nama, Letnan Jenderal (Purn) TNI Djamari Chaniago muncul sebagai kandidat paling kuat. Informasi dari lingkaran dalam menyebut, mantan perwira tinggi TNI itu masuk dalam radar Istana berkat rekam jejak panjang di bidang operasi strategis serta reputasinya sebagai sosok kompromi antara kepentingan sipil dan militer.
“Beliau figur yang bisa diterima banyak pihak, terutama dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas keamanan dan dinamika politik,” ujar seorang sumber politik di Senayan kepada media
Stabilitas Jadi Doktrin Utama Prabowo
Bagi Presiden Prabowo, Menko Polkam bukan sekadar jabatan koordinatif, melainkan posisi kunci yang menentukan arah konsolidasi kekuasaan. Kursi ini mengendalikan kementerian pertahanan, kepolisian, intelijen, serta lembaga hukum yang menjadi pilar utama stabilitas nasional.
Kekosongan pasca-Budi Gunawan dianggap berisiko, terutama di tengah meningkatnya tensi politik domestik, isu terorisme, serta dinamika geopolitik Asia-Pasifik. Penunjukan figur militer senior seperti Djamari dipandang akan mempertegas doktrin Prabowo: “stabilitas di atas segalanya.”
Dengan pengalaman panjang di wilayah teritorial serta jejaring kuat di tubuh TNI, Djamari diyakini mampu meredam potensi konflik politik sekaligus memastikan arah kebijakan keamanan tetap terkendali.
Aris Marsudiyanto: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden
Meski spekulasi terus menguat, pejabat istana memilih berhati-hati. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menegaskan tidak ingin berspekulasi lebih jauh.
“Waduh, saya tidak bisa bicara tentang reshuffle ya. Itu hak prerogatif Presiden. Biar nanti yang diumumkan beliau,” kata Aris usai rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Ketika ditanya apakah nama Menko Polkam baru sudah final, Aris hanya menambahkan, “Reshuffle itu urusan beliau. Jangan tanya saya.”
Solan Sihombing: Figur Matang Dibutuhkan
Pandangan senada datang dari praktisi media sekaligus jurnalis senior, Solan Sihombing, yang menilai posisi Menko Polkam sangat krusial di tengah situasi politik yang kompleks
“Di tengah dinamika geopolitik dan politik domestik, jabatan ini harus menjadi prioritas utama selain faktor ekonomi. Figur yang matang secara usia dan pengalaman sangat dibutuhkan,” ujar Solani.
Ia menilai sejumlah nama yang beredar, termasuk Djamari Chaniago, punya kapasitas untuk dipercaya.
“Pak Djamari misalnya, dengan kematangan usia dan pengalaman yang dimiliki, bisa saja menjadi salah satu pilihan terbaik untuk kondisi saat ini,” tambahnya.
Meski demikian, Solani menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
“Saya yakin Pak Prabowo akan cermat memilih dari nama-nama yang kini berseliweran di media sosial maupun wacana publik. Yang jelas, akan terpilih orang yang benar-benar pas untuk mengemban amanah,” pungkasnya.
Ujian Politik: Sipil vs Militer
Isu lain yang mencuat adalah arah politik Presiden: apakah ia akan menunjuk figur sipil untuk mempertegas komitmen demokrasi, atau tetap mengandalkan figur militer guna menjamin stabilitas.
“Jika Djamari benar-benar dipilih, itu akan menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo lebih memilih kesinambungan kontrol militer dalam struktur politik nasional,” kata seorang analis politik dari Universitas Indonesia.
Hasil penelusuran media menunjukkan bahwa nama Djamari mendapat dukungan bukan hanya dari kalangan militer, tetapi juga sejumlah partai politik. Ia dianggap relatif netral, tidak terikat faksi tertentu, dan bisa berperan sebagai jembatan antara istana, parlemen, dan aparat keamanan.
Namun, sebagian aktivis sipil memberi peringatan keras.
“Risikonya adalah melemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan politik dan keamanan. Kita harus memastikan kontrol sipil tetap berjalan,” ujar seorang tokoh LSM di Jakarta.
Menunggu Deklarasi Resmi Prabowo
Hingga berita ini diturunkan, Presiden Prabowo belum memberikan sinyal resmi kapan reshuffle diumumkan. Namun, dinamika politik di dalam dan luar istana menunjukkan keputusan akan diambil dalam waktu dekat.
Jika benar Djamari Chaniago yang dipilih, langkah ini tidak sekadar mengisi kursi kosong, melainkan strategi konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo dalam mengamankan stabilitas politik dan keamanan nasional ke depan.
Bursa Menko Polkam kini menjelma menjadi indikator arah pemerintahan: apakah akan condong pada demokratisasi sipil, atau menguatkan tradisi stabilitas ala militer. ( Red)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar