Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Aktivis Papua Dukung Kejari Nabire Bongkar Dugaan Korupsi Rp10 Miliar di RSUD Nabire

Sabtu, 26 Juli 2025 | Sabtu, Juli 26, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-07-26T06:04:00Z


CNEWS, Nabire, Papua Tengah — Dugaan korupsi senilai Rp10 miliar di RSUD Nabire kembali mencuat dan menyulut kemarahan publik. Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire dalam membongkar praktik korupsi yang diduga telah merugikan pelayanan kesehatan masyarakat selama bertahun-tahun.


“Saya sangat menyesalkan adanya kasus korupsi di RSUD Nabire. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, justru diduga disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tegas Yerry kepada media, Sabtu (26/7).


Ia menyatakan apresiasinya atas komitmen Kejari Nabire, khususnya melalui Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), yang telah menaikkan kasus tersebut ke tahap penyelidikan. Menurut informasi yang disampaikan Kasi Pidsus Chispo Simanjuntak, SH, terdapat indikasi kuat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Nabire yang berlangsung sejak tahun 2005 hingga Mei 2025.


Desakan Penetapan Tersangka


Yerry mendesak agar Kejari Nabire tidak ragu menetapkan para pelaku sebagai tersangka. “Kami minta Kejaksaan segera mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dan menyeret mereka ke proses hukum. Ini bukan hanya soal uang, ini soal nyawa dan hak dasar rakyat Papua untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ungkapnya.


Ia menambahkan, masyarakat Papua merasa dikhianati oleh praktik korupsi di sektor vital seperti kesehatan. “Bayangkan, rumah sakit tempat orang datang untuk sembuh, justru jadi sarang korupsi. Ini menyakitkan. Kami tidak akan diam,” imbuhnya dengan nada geram.


Korupsi Bertahun-Tahun di RSUD Nabire


Kasus ini mencuat setelah tim penyidik Kejari Nabire menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran BLUD yang mengalir sejak 2005. Meski rincian kerugian masih didalami, sumber internal menyebutkan potensi kerugian negara mencapai Rp10 miliar.


Tim penyidik kini tengah memeriksa berbagai dokumen pengelolaan keuangan dan memanggil sejumlah saksi dari internal RSUD Nabire maupun pihak terkait lainnya.


Aktivis Papua Siap Kawal Proses Hukum


Sebagai aktivis anti-korupsi di Papua, Yerry menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum dan tidak akan mentolerir siapapun yang terbukti terlibat. “Siapa pun pelakunya, harus diproses secara terbuka dan dihukum setimpal. Rakyat Papua sudah cukup menderita, jangan tambahkan beban dengan korupsi di sektor layanan dasar,” tandasnya.

( YB)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update