Medan, Cnews.web.id – Polemik di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, semakin memanas. Sekretaris Desa Buntu Bedimbar diduga memilih bungkam saat dikonfirmasi oleh Cnews.web.id pada 22 November 2024, pukul 12.15 WIB, terkait sejumlah isu yang mencoreng citra pemerintahan desa.
Dugaan muncul bahwa Sekretaris Desa terpaksa membiayai pendidikan seorang anak hingga tamat sekolah. Anak tersebut, yang berdomisili di Dusun II dan berinisial RR, diduga menjadi bagian dari kesepakatan terkait ancaman rahasia pribadi yang melibatkan Sekretaris Desa dan Kepala Desa Buntu Bedimbar.
Dugaan Skandal dan Ancaman Video Tidak Pantas
Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan video dan foto tidak pantas yang melibatkan Sekretaris Desa (FH) dan Kepala Desa (MS). Video tersebut diduga dijadikan alat pemerasan oleh RR untuk memperoleh pembiayaan pendidikan anaknya. Bahkan, informasi ini diperkuat oleh kesaksian warga berinisial JS, yang menyebut bahwa skandal ini melibatkan hubungan pribadi yang tak semestinya antara Sekretaris Desa dan Kepala Desa.
JS menjelaskan kepada Cnews.web.id bahwa dugaan video tersebut menjadi dasar ancaman terhadap Sekretaris Desa, yang khawatir hal ini akan mencuat ke publik dan berujung pada pencopotan jabatannya. Dugaan pernikahan siri antara Sekretaris Desa dan Kepala Desa semakin memperkuat spekulasi di masyarakat.
Klarifikasi yang Buram dan Sikap Bungkam
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Desa enggan memberikan penjelasan detail dan justru memblokir kontak WhatsApp Cnews.web.id. Kepala Desa pun tidak memberikan bantahan saat dimintai keterangan terkait skandal dan dugaan korupsi lainnya.
Ketidakmampuan para pejabat ini memberikan klarifikasi memicu spekulasi bahwa dugaan tersebut benar adanya. Jika terbukti, hal ini menjadi tamparan keras bagi citra pemerintahan desa.
Dugaan Korupsi Mengemuka
Selain isu skandal pribadi, pemerintahan Desa Buntu Bedimbar juga diduga terlibat dalam berbagai tindak korupsi, termasuk:
1. Korupsi BLT Dana Desa.
2. Korupsi dana BCP Kementerian RI.
3. Pemalsuan tanda tangan masyarakat.
4. Korupsi dana Ketapang.
Skandal-skandal ini menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat desa.
Harapan Transparansi
Cnews.web.id terus berupaya mengonfirmasi kebenaran informasi ini sesuai dengan Undang-Undang Pers. Jika tuduhan tersebut tidak benar, seharusnya para pejabat terkait memberikan bantahan resmi dan klarifikasi untuk menciptakan pemberitaan yang berimbang.
Namun, hingga saat ini, sikap bungkam pejabat Desa Buntu Bedimbar hanya memperkuat dugaan masyarakat bahwa skandal dan penyimpangan tersebut benar adanya. Masyarakat kini mendesak pihak berwenang untuk segera menyelidiki kasus ini demi keadilan dan transparansi.
Cnews.web.id akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyampaikan informasi terkini kepada publik.( SR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar