Jakarta - Penilaian terhadap awal pemerintahan Prabowo Subianto dinilai terlalu prematur, menurut Rahman, seorang pengamat politik. Menurutnya, kritik dan penilaian yang berkembang di kalangan tertentu tidak realistis dan cenderung subyektif. Bahkan untuk mengukur 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, Rahman menegaskan bahwa penilaian tersebut masih berada pada tahap yang relatif objektif.
Namun, Rahman juga mencermati bahwa dinamika politik dalam 100 hari pertama pemerintahan ini kemungkinan akan memanas. Tuntutan dari berbagai tokoh masyarakat sipil dan kelompok menengah baru diperkirakan akan mencuat, terutama terkait kritik terhadap mantan Presiden Joko Widodo yang dianggap melanggar konstitusi dan aturan hukum lainnya.
Dinamika lainnya, menurut Rahman, adalah potensi tuntutan hukum dan gerakan sosial yang diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden dinilai sarat dengan persoalan konstitusional, dan hal ini dapat memicu gelombang tuntutan yang riuh. Tak hanya itu, persoalan moral dan kesehatan mental Gibran juga menjadi sorotan, terutama terkait isu "Fufufafa" yang mencuat di kalangan publik.
Isu keadilan sosial pun tak luput dari perhatian. Masyarakat, terutama pribumi, selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi merasa termarjinalkan dari akses ekonomi, hukum, dan keadilan sosial yang layak. Ini menjadi salah satu beban yang diwariskan kepada Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya.
Rahman berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat menyelesaikan berbagai krisis sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang diwariskan oleh Jokowi dengan bijak dan adil, sehingga krisis baru tidak berlanjut di masa pemerintahannya.
(TIM/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar