CNEWS, Papua — Gelombang kritik tajam terhadap kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) kembali menguat. Kali ini, dorongan datang dari kalangan aktivis sipil yang menilai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua tersebut gagal menjalankan mandatnya, terutama dalam mengawal hak-hak dasar masyarakat adat di tengah derasnya arus pembangunan nasional.
 |
| POTO: AKTIVIS PAPUA ANTI KORUPSI |
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pernyataan anggota DPD RI, Paulus Finsen Mayor, yang sebelumnya melontarkan wacana kontroversial terkait perlunya evaluasi ekstrem terhadap keberadaan MRP, bahkan hingga opsi pembubaran.
Menurut Yerry, kritik tersebut bukan tanpa dasar. Ia menilai selama ini MRP belum menunjukkan peran signifikan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, meskipun telah mengelola anggaran besar yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Puluhan miliar anggaran yang dialokasikan untuk MRP setiap tahun harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Pertanyaannya sederhana: apa dampaknya bagi rakyat Papua? Hak-hak dasar masyarakat adat masih terus terabaikan,” tegas Yerry dalam keterangannya kepada media.
Ia menyoroti berbagai persoalan krusial yang hingga kini masih menghantui Papua, mulai dari konflik agraria, perampasan tanah adat, hingga minimnya perlindungan terhadap identitas budaya lokal di tengah proyek-proyek strategis nasional (PSN).
“Tanah-tanah adat diambil untuk kepentingan proyek negara, tetapi di mana posisi MRP? Seharusnya mereka menjadi garda terdepan membela rakyat, bukan justru diam di tengah persoalan yang semakin kompleks,” lanjutnya.
7Dalam konteks itu, Yerry menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran MRP di seluruh wilayah Papua.
Ia menegaskan, audit tersebut penting untuk membuka secara terang-benderang aliran dana Otsus yang selama ini dinilai kurang transparan.
“Kami mendesak agar BPK RI segera turun tangan. Audit total harus dilakukan, agar publik tahu ke mana anggaran itu mengalir. Jangan sampai ada penyimpangan yang merugikan rakyat Papua,” ujarnya.
Lebih jauh, Yerry menilai wacana pembubaran MRP bukan sekadar retorika politik, melainkan refleksi dari kekecewaan mendalam masyarakat terhadap lembaga yang diharapkan menjadi simbol perlindungan hak Orang Asli Papua.
“Kalau memang MRP tidak lagi efektif dan tidak berpihak kepada rakyat, maka wajar jika muncul tuntutan untuk mengevaluasi bahkan membubarkannya. Negara harus hadir dengan solusi, bukan mempertahankan lembaga yang kehilangan legitimasi di mata rakyat,” katanya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak MRP terkait kritik keras yang dilayangkan oleh aktivis maupun pernyataan dari senator DPD RI tersebut.
Namun, polemik ini dipastikan akan menjadi sorotan nasional, mengingat posisi strategis Papua dalam kebijakan Otonomi Khusus serta besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Otsus kini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi diabaikan. Audit independen dan evaluasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga terkait dinilai sebagai langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar