.jpg)
CNEWS, Jakarta–Papua | 27 Maret 2026. Gelombang kritik terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua kembali menguat. Aktivis Papua sekaligus Ketua LSM WGAB, Yerry Basri Mak SH MH, secara terbuka mendesak pemerintah di enam provinsi di Tanah Papua untuk segera mengubah pola distribusi dana Otsus menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada Orang Asli Papua (OAP).
Desakan ini bukan tanpa alasan. Yerry menilai, selama lebih dari dua dekade pelaksanaan Otsus, manfaat nyata bagi masyarakat Papua—khususnya OAP—masih jauh dari harapan.
“Dana Triliunan, Rakyat Tetap Miskin”
Dalam keterangannya kepada media, Yerry mengungkapkan keprihatinan mendalam atas paradoks yang terjadi di Papua: aliran dana Otsus terus mengalir, namun angka kemiskinan tetap tinggi
.
“Fakta yang tidak bisa dibantah, Papua masih menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Padahal dana Otsus sudah digelontorkan selama puluhan tahun. Pertanyaannya sederhana: ke mana uang itu mengalir?” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik keras terhadap efektivitas tata kelola anggaran di tingkat daerah, yang dinilai gagal menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Enam Provinsi, Satu Persoalan Lama
Saat ini, dana Otsus telah dialokasikan untuk enam provinsi di Papua, seiring dengan pemekaran wilayah. Namun menurut Yerry, persoalan klasik tetap berulang: lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, dan dugaan salah sasaran dalam penggunaan anggaran.
Ia menegaskan bahwa dana tahun berjalan sebenarnya sudah dicairkan, namun implementasi di lapangan menjadi titik krusial yang kerap bermasalah.
“Dana sudah ada, tinggal pelaksanaannya. Tapi pengalaman selama ini menunjukkan, rakyat tidak pernah benar-benar merasakan dampaknya,” ujarnya.
Usulan Kontroversial: BLT untuk Orang Asli Papua
Sebagai solusi, Yerry mengusulkan langkah radikal namun dianggap realistis: menyalurkan dana Otsus secara langsung kepada masyarakat OAP dalam bentuk bantuan tunai berbasis keluarga.
Menurutnya, skema ini akan memotong rantai birokrasi yang selama ini dinilai rawan penyimpangan.
“Kalau diberikan langsung ke masyarakat, dampaknya akan terasa. Tidak ada lagi alasan program tidak tepat sasaran atau dana hilang di tengah jalan,” katanya.
Namun, usulan ini dipastikan akan memicu perdebatan serius, terutama terkait aspek regulasi, pengawasan, dan keberlanjutan program.
Bayang-Bayang Kebocoran dan Minim Akuntabilitas
Kritik terhadap dana Otsus Papua bukan hal baru. Sejumlah laporan dan temuan sebelumnya juga menyoroti lemahnya akuntabilitas serta potensi kebocoran anggaran.
Meski pemerintah pusat secara rutin menggelontorkan dana dalam jumlah besar, hasil pembangunan dinilai belum sebanding, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat adat.
Situasi ini memunculkan persepsi publik bahwa persoalan Papua bukan semata soal anggaran, melainkan tata kelola dan integritas pelaksanaannya.
Pemerintah Diuji: Reformasi atau Status Quo?
Desakan dari aktivis Papua ini menjadi sinyal kuat bahwa pendekatan lama dalam pengelolaan dana Otsus mulai kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, kini dihadapkan pada pilihan strategis: melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan dana Otsus, atau mempertahankan pola lama yang terus menuai kritik.
Jika tidak ada perubahan signifikan, kepercayaan publik terhadap kebijakan Otsus berpotensi semakin tergerus.
Kesimpulan: Otsus di Persimpangan Jalan
Dana Otonomi Khusus sejatinya dirancang sebagai instrumen keadilan dan percepatan pembangunan bagi Papua. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.
Usulan pembagian langsung kepada masyarakat mungkin bukan solusi sempurna, tetapi menjadi alarm keras bahwa sistem yang ada saat ini tengah dipertanyakan.
Di tengah sorotan nasional, satu hal menjadi jelas: tanpa transparansi, akuntabilitas, dan keberanian melakukan perubahan, dana Otsus berisiko terus menjadi angka besar dalam laporan—tanpa dampak nyata bagi rakyat Papua. ( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar