CNEWS, JAKARTA — Aktivis antikorupsi asal Papua mengecam keras tertangkapnya seorang penegak hukum dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tangerang, Banten. Peristiwa tersebut dinilai sebagai tamparan keras dan memalukan bagi wajah penegakan hukum di Indonesia.
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, kepada media menyampaikan apresiasi tinggi kepada KPK yang kembali menunjukkan ketegasan dalam memberantas praktik korupsi, tanpa pandang bulu.
“Saya sangat salut dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK. OTT ini membuktikan bahwa KPK masih menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi di Republik Indonesia,” tegas Yerry.
Penegak Hukum Terjaring OTT: Preseden Buruk
Yerry menilai, keterlibatan penegak hukum dalam OTT tersebut merupakan ironi sekaligus preseden buruk bagi sistem hukum nasional. Pasalnya, aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru diduga terlibat dalam praktik korupsi.
“Ini sangat memalukan. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum yang diberi mandat menjaga keadilan justru terjaring OTT KPK. Ini mencederai kepercayaan publik secara serius,” ujarnya.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai sekitar Rp900 juta, yang saat ini telah disita dan dijadikan bagian dari proses hukum. Terduga pelaku juga telah ditahan di rumah tahanan KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Dukungan Penuh untuk KPK
Sebagai aktivis antikorupsi, Yerry menegaskan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan sebagai instrumen efektif membongkar kejahatan korupsi.
“OTT adalah cara paling nyata untuk menangkap para pencuri uang rakyat. Siapa pun yang terlibat, termasuk penegak hukum, harus ditindak tegas tanpa kompromi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberi efek jera.
“Negara tidak boleh kalah oleh koruptor. KPK harus terus diperkuat dan diberi ruang penuh untuk membersihkan institusi-institusi yang selama ini justru menjadi sarang korupsi,” pungkas Yerry.
Kasus OTT di Banten kembali menegaskan bahwa korupsi masih mengakar bahkan di institusi penegak hukum. Publik kini menanti komitmen negara untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan tuntas hingga ke akar-akarnya. ( YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar