CNews - Ambon, Maluku — Tanpa gegap gempita dan janji politik murahan, duet Gubernur Hendrik Lewerissa (HL) dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath (AV) memilih menapaki jalan sunyi: bekerja dalam diam, membenahi dari dasar, dan menggerakkan roda perubahan di provinsi yang selama ini terpinggirkan dalam peta pembangunan nasional.
Dalam waktu seratus hari—masa yang biasanya diisi pencitraan—HL-AV justru menghindari kamera. Mereka hadir bukan di podium, melainkan di titik-titik rawan konflik, krisis birokrasi, dan celah ekonomi rakyat yang retak. Hasilnya? Arah pembangunan bergeser dari simbolik ke struktural, dari Jakarta-sentris ke Maluku-berdaulat.
Dari Medan Konflik ke Meja Dialog: Politik Moral yang Bekerja
Salah satu ujian pertama HL-AV adalah penanganan potensi konflik di Tulehu–Tial, Sawai–Masihulan, hingga Kabau–Kailolo—zona-zona yang menyimpan bara konflik horizontal. Tanpa pendekatan militeristik, HL-AV membangun forum rekonsiliasi berbasis komunitas, menjadikan mediasi dan dialog sebagai instrumen utama.
Langkah ini dinilai banyak kalangan sebagai keberanian moral yang langka: menghadapi konflik dengan politik empatik, bukan aparat bersenjata. Bagi Maluku yang puluhan tahun hidup dalam trauma komunal, pendekatan ini bukan hanya strategis, tapi juga menyembuhkan.
Penyelamatan Bank Daerah: Antara Krisis dan Kedaulatan
Bank Maluku-Malut hampir kehilangan status perbankannya akibat modal inti yang tak memenuhi regulasi OJK. Dalam situasi genting ini, HL-AV bergerak cepat. Melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank DKI, modal inti dinaikkan hingga Rp3 triliun.
Langkah tersebut bukan hanya penyelamatan korporasi, tapi upaya mempertahankan kedaulatan ekonomi Maluku dari pengambilalihan luar. Ini bukti bahwa HL-AV tak hanya paham politik, tapi juga menguasai strategi fiskal makro.
Masuk PSN: Menembus Tembok Eksklusif Jakarta
Salah satu terobosan besar dalam 100 hari HL-AV adalah keberhasilan memasukkan tiga proyek besar ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN):
- Pelabuhan Terintegrasi Maluku,
- Bendungan Wayapo, dan
- Blok Abadi Masela.
Ini bukan prestasi biasa. Selama ini, PSN didominasi Pulau Jawa dan Sumatera. HL-AV membuktikan bahwa dengan lobi cerdas dan argumentasi faktual, Maluku bisa keluar dari bayang-bayang marjinalisasi pusat.
Stimulus Fiskal Rakyat: Negara Hadir Tanpa Mencekik
Sadar bahwa penerimaan daerah tak boleh dibangun di atas beban rakyat, HL-AV menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga akhir 2024. Hasilnya adalah relaksasi fiskal rakyat kecil yang nyata, dan bukan sekadar janji populis.
Kebijakan ini tak hanya mendorong perputaran ekonomi mikro, tapi juga memperbaiki hubungan negara dan warga yang selama ini dipenuhi rasa saling curiga. Negara hadir bukan untuk menagih, tetapi untuk memulihkan.
Dari Desa untuk Republik: Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat
Di akar rumput, HL-AV tengah menyiapkan pendirian Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat di seluruh desa dan kelurahan. Ini bukan retorika, tapi strategi membangun infrastruktur sosial dari bawah—dengan pendidikan dan ekonomi sebagai poros kemandirian.
Pendekatan ini menantang narasi pembangunan vertikal. Bagi HL-AV, transformasi tidak dimulai dari gedung-gedung tinggi, tetapi dari pondasi sosial yang kuat di desa-desa pesisir dan pegunungan.
Bersih-Bersih Birokrasi: Meritokrasi di Tanah Nepotisme
Di internal pemerintahan, HL-AV memulai gebrakan reformasi birokrasi dengan lelang jabatan terbuka, rotasi struktural, dan pemberantasan budaya dinasti dalam ASN. Targetnya jelas: memutus mata rantai loyalitas personal, membangun meritokrasi, dan menyuntikkan profesionalisme dalam pelayanan publik.
Langkah ini bukan tanpa risiko politik. Tapi HL dan AV memilih konfrontasi dengan status quo demi masa depan tata kelola yang sehat.
Intelektualisasi Maluku: Dari IAIN ke UIN A.M. Sangaji
Simbol lain dari kebangkitan Maluku adalah transformasi IAIN Ambon menjadi Universitas Islam Negeri A.M. Sangaji. Bagi HL-AV, ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tapi penanda kebangkitan intelektual kawasan timur Indonesia, sekaligus investasi jangka panjang pada generasi muda Maluku.
Penutup: Kepemimpinan Sejati Tak Butuh Panggung
Dalam 100 hari, HL dan AV tidak membangun panggung politik. Mereka membangun ruang realitas, menyusun ulang arah Maluku dari pinggiran menjadi pelaku. Mereka tidak menjual mimpi, tetapi memperbaiki dasar. Tidak berteriak soal kedaulatan, tetapi diam-diam menegakkannya.
“Kami tahu Maluku tak bisa diselamatkan dengan gaya Jakarta. Kami harus berjalan dengan kaki kami sendiri,” kata Gubernur HL dalam satu kesempatan.
Dan mungkin, dalam sebuah republik yang semakin gaduh namun miskin kerja nyata, gaya kepemimpinan seperti ini justru menjadi barang langka: tenang, tegas, dan terukur.
( Tim - Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar