Polemik Pembukaan Jalur di Kawasan Gunung Sibayak: Achmad Faisal Dorong Penelusuran Menyeluruh dan Ketegasan Penegakan Hukum Lingkungan -->

Header Menu


Polemik Pembukaan Jalur di Kawasan Gunung Sibayak: Achmad Faisal Dorong Penelusuran Menyeluruh dan Ketegasan Penegakan Hukum Lingkungan

Admin
Kamis, 19 November 2026

  



MEDAN |   CNews  :  Sorotan publik terhadap pembukaan jalur dan aktivitas alat berat di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, memunculkan tuntutan transparansi dan penegakan hukum yang tegas. Tokoh Pemuda Sumatera Utara sekaligus Sekretaris Persatuan Wartawan Online (PWO), Achmad Faisal, mendorong aparat penegak hukum dan instansi berwenang untuk melakukan penelusuran secara terbuka dan objektif guna memastikan tidak ada pelanggaran aturan maupun perusakan lingkungan di kawasan tersebut.


Faisal menyampaikan bahwa perhatian publik terhadap isu ini juga berkaitan dengan rekam jejak pernyataan sebelumnya terkait pengembangan akses di kawasan Gunung Sibayak. Pada Oktober 2023, Komisaris Utama PT Pariban Sibayak Jilena, Adrian Surbakti, pernah menyampaikan rencana untuk mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Karo terkait perbaikan infrastruktur menuju puncak Gunung Sibayak agar dapat dilalui kendaraan. 


Di sisi lain, dalam pemberitaan terkini yang beredar, pembukaan jalur di Gunung Sibayak juga dikaitkan dengan rencana jalur evakuasi yang menuai perhatian pemerintah daerah dan masyarakat.


"Secara prinsip, upaya pengembangan kawasan wisata maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu patut didukung sepanjang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perizinan yang sah, serta kaidah kelestarian lingkungan," ujar Faisal dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).


Menurut Faisal, Gunung Sibayak merupakan aset ekologis penting bagi masyarakat luas dan memiliki peran strategis sebagai kawasan penyangga alam serta daerah tangkapan air yang berdampak bagi wilayah sekitar, termasuk Kota Medan. Oleh karena itu, setiap pembukaan lahan atau pengerjaan infrastruktur di kawasan hutan dan lereng gunung harus melalui kajian lingkungan serta pengawasan yang ketat agar tidak memicu risiko bencana ekologis seperti banjir maupun tanah longsor.


Menanggapi sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution yang menyatakan agar jalur yang dinilai merusak ditutup, dihijaukan kembali, atau dibuat tanpa merusak alam, Faisal menilai langkah tersebut perlu dikawal hingga tuntas. Ia mendorong agar pengawasan tidak berhenti pada imbauan atau penutupan semata, melainkan disertai kejelasan informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab di lapangan, dasar perizinan, serta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pengelolaan kawasan yang bersinggungan dengan ruang publik dan kawasan konservasi.


Lebih jauh, Faisal meminta jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman secara profesional terkait dugaan perusakan alam maupun potensi pelanggaran ketentuan lingkungan hidup di kawasan Gunung Sibayak.


"Kami mendorong Polda Sumut dan instansi terkait untuk mengusut tuntas fakta di lapangan, memeriksa pihak-pihak yang patut dimintai keterangan sesuai prosedur hukum, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan kehutanan dan lingkungan hidup. Penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan sangat dibutuhkan demi menjaga kelestarian alam dan keselamatan masyarakat," tegas Faisal. (Iwan).