MEDAN | CNews : Pengungkapan dugaan praktik mafia tanah yang menyeret Guntur Syaputra alias GS di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang semakin berkembang. Tidak hanya diduga terlibat dalam penjualan lahan negara seluas 25 hektare yang masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) aktif milik PTPN I Regional 1, pengembangan penyidikan Polrestabes Medan juga mengungkap sejumlah temuan yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika di tiga lokasi kawasan Jermal.
Dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan tersebut, korban berinisial PB mengalami kerugian mencapai Rp4,9 miliar. Uang itu diserahkan secara bertahap kepada tiga orang terlapor, yakni GS, OB, dan WS.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan, GS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara sejak 30 Oktober 2026. Sementara OB dan WS masih diburu penyidik.
Kasus ini bermula dari laporan korban pada Oktober 2025. Objek transaksi berupa lahan seluas kurang lebih 25 hektare di kawasan Dusun Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
Persoalannya, lahan yang diduga diperjualbelikan tersebut bukan tanah bebas milik perorangan. Berdasarkan keterangan kepolisian dan pihak PTPN I Regional 1, kawasan tersebut masih tercatat sebagai aset negara dengan status HGU aktif hingga 2028.
Rp4,9 Miliar Diserahkan dalam 16 Tahapan, GS Terima Rp4,25 Miliar
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan, hasil penyidikan mengungkap korban telah menyerahkan uang sebesar Rp4,9 miliar melalui 16 tahapan pembayaran kepada tiga orang terlapor.
Dari total uang tersebut, GS diduga menerima Rp4,25 miliar melalui 14 tahapan pembayaran. Sementara sisanya diterima OB dan WS.
"Korban telah menyerahkan uang sebesar Rp4,9 miliar melalui 16 tahapan. Kepada tersangka GS ada 14 tahap dengan jumlah Rp4,25 miliar dan untuk terlapor OB dan terlapor WS juga menerima sisanya," ungkap Calvijn saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Besarnya nilai transaksi tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan, terutama untuk menelusuri aliran uang, peran masing-masing pihak, serta bagaimana lahan yang masih berstatus HGU aktif dapat ditawarkan dan diduga diperjualbelikan kepada korban.
GS kini harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya melalui proses hukum. Sementara keberadaan OB dan WS masih menjadi pekerjaan rumah penyidik.
HGU Nomor 104 Bandar Khalifah Masih Aktif, PTPN Tegaskan Aset Negara
Pihak PTPN I Regional 1 menegaskan bahwa lahan yang menjadi objek perkara merupakan bagian dari aset perusahaan negara.
Head PMO PTPN I Regional 1, Rahmad, membenarkan bahwa pihaknya telah dimintai keterangan oleh penyidik Polrestabes Medan untuk menjelaskan status dan legalitas lahan tersebut.
Menurut Rahmad, lahan seluas kurang lebih 25 hektare itu beririsan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 104 Bandar Khalifah.
Status HGU tersebut masih aktif. Dengan demikian, meskipun kawasan itu telah lama digarap masyarakat dan sebagian telah berdiri bangunan, kondisi tersebut tidak serta-merta menghapus status hak perusahaan.
"Status HGU tersebut hingga kini masih aktif. Lahan itu merupakan aset negara dan diduga diperjualbelikan oleh GS ke sejumlah pihak," ungkap Rahmad.
Ia juga mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap dugaan praktik mafia tanah yang berkaitan dengan aset PTPN I Regional 1.
Berdasarkan keterangan pihak perusahaan, kawasan tersebut mulai menjadi areal garapan masyarakat sekitar tahun 2010 hingga 2012. Saat ini, di atas lahan terlihat sejumlah bangunan rumah dan tanaman palawija.
"Walau sudah digarap warga, itu masih aktif," tegasnya.
Keterangan PTPN tersebut mempertegas pentingnya pengusutan terhadap pihak-pihak yang menawarkan, menguasai, maupun melakukan transaksi atas lahan yang status HGU-nya masih berlaku.
Berkas GS Dilimpahkan ke JPU, Penyidik Geledah Tiga Lokasi di Jermal
Dalam perkembangan perkara, penyidik Polrestabes Medan telah mengirimkan berkas perkara GS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 6 November 2026.
Namun, pengembangan penyidikan tidak berhenti pada dugaan penipuan dan penggelapan lahan. Untuk melengkapi alat bukti dan petunjuk, tim kepolisian melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang diduga berkaitan dengan tersangka GS di kawasan Jermal, Medan.
Dari penggeledahan lokasi pertama, yakni sebuah rumah singgah yang beberapa kali ditempati GS, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.
Barang-barang tersebut antara lain alat isap sabu atau bong di kamar karaoke kedap suara di lantai atas. Ruangan itu diketahui memiliki tulisan "Ruang Ketua" di bagian atas pintunya.
Petugas juga menemukan bong lainnya di bagian belakang rumah serta sebuah buku catatan yang diduga memuat transaksi narkotika dan sejumlah nama.
Buku tersebut kini menjadi salah satu barang bukti yang didalami penyidik untuk mengidentifikasi nama-nama yang tercantum, menelusuri kemungkinan transaksi, serta mengungkap apakah terdapat pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Di lokasi pertama, polisi juga mengamankan dua orang. Sementara dua orang lainnya melarikan diri melalui pintu belakang yang tersamarkan di area dapur dan terhubung dengan lahan kosong.
Hasil pemeriksaan urine terhadap dua orang yang diamankan menunjukkan kandungan metamfetamin dan THC. Keduanya kemudian menjalani rehabilitasi.
Hasil Tes Urine GS Positif Lima Jenis Zat
Hal lain yang menjadi perhatian dalam pengembangan perkara adalah hasil pemeriksaan urine terhadap GS.
Berdasarkan keterangan Kapolrestabes Medan, hasil tes urine GS dinyatakan positif mengandung metamfetamin, amfetamin, THC, benzodiazepin (benzo), dan etomidate.
Hasil tersebut menjadi bagian dari pendalaman kepolisian. Namun, hasil tes urine positif tidak serta-merta membuktikan seseorang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.
Penyidik tetap perlu mengungkap asal-usul zat, keterkaitan dengan barang bukti, serta kemungkinan adanya tindak pidana lain berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian.
Posko GS Digeledah, Ditemukan Bong dan Dua Pil Diduga Happy Five
Penggeledahan kemudian berlanjut ke lokasi kedua yang diketahui merupakan posko GS.
Saat petugas masuk, sejumlah orang yang berada di lokasi tersebut berlarian. Dari pemeriksaan di area pos penjagaan, polisi menemukan alat isap sabu.
Petugas juga menemukan dua butir pil yang diduga merupakan narkotika jenis Happy Five di sebuah kamar pribadi.
Dari lokasi kedua, petugas menemukan akses yang terhubung langsung dengan sebuah rumah lainnya.
Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke lokasi ketiga. Di tempat tersebut, polisi menemukan sejumlah sepeda motor yang kini masih diperiksa untuk memastikan asal-usul dan kemungkinan keterkaitannya dengan perkara yang sedang dikembangkan.
Dengan demikian, rangkaian penggeledahan di tiga lokasi tersebut menghasilkan sejumlah temuan, mulai dari alat isap sabu, dua pil yang diduga Happy Five, buku catatan transaksi narkoba, hingga sejumlah kendaraan bermotor.
Dua Telepon Genggam dan Rekaman CCTV Ikut Didalami
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan masih dalam proses pendalaman dan pencocokan.
Penyidik juga memeriksa dua unit telepon genggam serta rekaman kamera pengawas atau CCTV dari lokasi penggeledahan.
"Kami sedang memadukan barang bukti, buku catatan transaksi, dua telepon genggam, serta rekaman CCTV di lokasi. Kami ingin membuat kasus ini terang-benderang, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain," tegas Calvijn.
Menurut Kapolrestabes, pengungkapan perkara mafia tanah tersebut juga membuka temuan dugaan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di sejumlah lokasi penggeledahan.
Meski demikian, keterkaitan barang bukti narkotika dengan jaringan yang lebih luas masih dalam penyelidikan. Polisi perlu memastikan siapa pemilik barang, siapa yang melakukan transaksi, serta siapa saja yang memiliki hubungan dengan aktivitas di lokasi tersebut.
Publik Menunggu Pengusutan Tuntas, Aset Negara Jangan Jadi Objek Transaksi Ilegal
Kasus yang menyeret GS ini memperlihatkan persoalan serius yang perlu dituntaskan secara menyeluruh.
Di satu sisi, terdapat dugaan penipuan dan penggelapan dalam transaksi lahan seluas 25 hektare yang masih berstatus HGU aktif milik PTPN I Regional 1, dengan kerugian korban mencapai Rp4,9 miliar.
Di sisi lain, penggeledahan tiga lokasi di kawasan Jermal menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan aktivitas transaksi narkotika, termasuk buku catatan yang memuat sejumlah nama.
Dua persoalan tersebut harus diusut berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum masing-masing. Jangan sampai pengungkapan satu perkara justru membuat temuan lainnya tidak ditindaklanjuti.
Publik kini menantikan langkah lanjutan Polrestabes Medan, mulai dari pengejaran OB dan WS, penelusuran aliran dana Rp4,9 miliar, pemeriksaan legalitas transaksi lahan, hingga pendalaman buku catatan dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan.
Tidak kalah penting, perlindungan terhadap aset negara harus menjadi perhatian. Sebab, lahan yang masih berstatus HGU aktif tidak semestinya menjadi objek transaksi yang menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kerugian miliaran rupiah. (Red/Tim).
.jpg)
.jpg)