CNEWS. Bandung – Serangan brutal berupa penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus pada 12 Maret 2026 memantik kemarahan luas di kalangan masyarakat sipil. Peristiwa yang terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran atas ruang kebebasan sipil ini kini dipandang bukan sekadar tindak kriminal, melainkan simbol ancaman nyata terhadap demokrasi Indonesia.
Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Rumah Rakyat secara tegas menyebut insiden ini sebagai bentuk teror sistematis terhadap suara kritis. Dalam respons cepat dan terorganisir, mereka menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Mencekam” di depan Gedung Merdeka—lokasi bersejarah yang kini kembali menjadi saksi perlawanan sipil.
Founder Rumah Rakyat, Alwin Rohandi, menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk pada praktik kekerasan yang berupaya membungkam aktivisme. Ia menyebut serangan terhadap Andri sebagai alarm keras bagi kondisi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
“Ini bukan kejahatan biasa. Ini adalah teror terhadap kebebasan sipil. Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kekerasan yang ingin membungkam suara kritis,” ujar Alwin dalam pernyataan resminya.
Menurutnya, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keamanan setiap warga negara, terlebih mereka yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Namun, rangkaian kekerasan terhadap aktivis yang terus berulang dinilai sebagai indikasi kemunduran demokrasi yang serius.
Alwin juga mengingatkan tentang bahaya “chilling effect”—efek ketakutan kolektif—yang berpotensi meluas di tengah masyarakat. Jika dibiarkan, situasi ini dapat membuat publik enggan menyampaikan kritik, sehingga melemahkan partisipasi dalam kehidupan demokratis.
“Jika masyarakat takut bersuara, maka demokrasi kehilangan ruhnya. Ini yang harus kita cegah bersama,” tegasnya.
Dalam tuntutannya, Rumah Rakyat mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan tanpa pandang bulu, termasuk mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual di balik serangan tersebut. Mereka menolak segala bentuk impunitas dan menuntut keadilan ditegakkan secara menyeluruh.
Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen dan kredibel, dengan melibatkan unsur negara serta masyarakat sipil guna memastikan proses investigasi berjalan objektif dan akuntabel.
Tidak hanya berhenti pada tuntutan hukum, Rumah Rakyat juga menyerukan perlindungan yang lebih kuat bagi aktivis, jurnalis, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat sipil yang menjalankan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Aksi di Bandung menjadi simbol konsolidasi gerakan sipil yang lebih luas. Seruan solidaritas kini menggema ke berbagai daerah, dengan melibatkan mahasiswa, akademisi, hingga organisasi lintas sektor yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap kebebasan berpendapat.
Alwin menutup pernyataannya dengan peringatan keras:
“Peristiwa ini adalah alarm bagi kita semua. Indonesia hari ini berada dalam kondisi mencekam. Jika hukum tidak ditegakkan dan keadilan tidak hadir, maka demokrasi kita sedang menuju titik paling rapuh. Hari ini Andri Yunus, besok bisa siapa saja.”
Kasus ini kini menjadi sorotan nasional dan berpotensi menjadi ujian penting bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar